
Veda Ega Start dari Posisi ke-16 di Portugal
16 menit yang lalu
Mugiyanto menegaskan kritik politik harus diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab, bukan anak atau keluarga.
Terbit · 1 min read

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto meminta masyarakat tidak menyasar anak dengan kebencian atau perundungan akibat persoalan politik yang melibatkan orang tua mereka. Ia menegaskan, anak memiliki hak perlindungan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas tindakan maupun pandangan politik orang tuanya.
Mugiyanto menyampaikan hal itu di Jakarta, dalam pernyataan yang dikaitkan dengan peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026. Ia menyoroti dugaan perundungan terhadap anak seorang tokoh politik yang mencuat pada momentum tersebut.
Menurut Mugiyanto, anak-anak figur politik dan tokoh publik sebelumnya juga pernah menerima komentar negatif di ruang digital. Ia menyebut perlakuan semacam itu sebagai persoalan yang berulang.
Ia merujuk Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memuat perlindungan anak dari diskriminasi atau hukuman karena status dan kegiatan orang tua maupun keluarganya.
Mugiyanto juga mengacu pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.
Ia mengingatkan bahwa pada masa Orde Baru, kebijakan “bersih diri” dan “bersih lingkungan” pernah membatasi kesempatan kerja dan jabatan bagi keturunan orang-orang yang dituduh terkait Partai Komunis Indonesia. Menurutnya, pengalaman itu perlu menjadi pelajaran agar anak tidak mewarisi stigma atau kesalahan yang dilekatkan kepada orang tua.
Mugiyanto menyatakan masyarakat tetap berhak mengawasi pejabat, mempertanyakan kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban. Namun, tanggung jawab atas keputusan politik berada pada pengambil keputusan dan tidak semestinya dialihkan kepada anak atau anggota keluarga.
Ia menilai perlindungan anak tidak boleh dipakai untuk menghentikan kritik yang sah, sementara kebebasan berpendapat juga tidak membenarkan intimidasi atau perundungan. Mugiyanto mendorong penguatan literasi digital berbasis hak asasi manusia serta mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau anak dan keluarga.