
BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Jakarta
15 menit yang lalu
Demonstran menolak penggantian iuran penyiaran dengan dana negara karena khawatir independensi media publik melemah.
Terbit · 1 min read

Lebih dari 350.000 orang berunjuk rasa di Praha, Republik Ceko, pada Minggu (15/11/2026), menolak rencana pemerintah mengubah pendanaan televisi dan radio publik. Para peserta khawatir perubahan itu dapat meningkatkan pengaruh pemerintah terhadap pemberitaan.
Demonstrasi berlangsung di kawasan Letná Plain, salah satu lokasi bersejarah di Praha. Aksi tersebut menjadi puncak rangkaian protes yang berlangsung di sejumlah kota Ceko dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintahan Perdana Menteri Andrej Babiš berencana menghapus iuran wajib yang selama ini membiayai lembaga penyiaran publik dan menggantinya dengan dana dari anggaran negara. Rencana itu menyusul pembahasan awal rancangan undang-undang penghapusan iuran yang lolos dalam pemungutan suara parlemen pada tengah malam, akhir Oktober.
Para penentang menilai ketergantungan pada anggaran negara berisiko memberi menteri pengaruh lebih besar terhadap lembaga penyiaran. Protes atas rencana tersebut juga mendorong pekerja televisi publik Czech TV dan radio publik Czech Radio menggelar aksi mogok.
Million Moments for Democracy, kelompok masyarakat sipil yang mengorganisasi demonstrasi, mendesak pemerintah membatalkan perubahan itu. Koordinator kelompok tersebut, Mikuláš Minář, mengatakan, “Ini baru permulaan.”
Kelompok itu juga menuduh Babiš dan pemerintahannya mengabaikan para ahli serta menghambat kritik. Pernyataan tersebut merupakan sikap penyelenggara aksi; Babiš membantah pemerintah berupaya mengendalikan lembaga penyiaran publik.
Perubahan pendanaan diperkirakan dapat memangkas anggaran televisi dan radio publik sekitar 15 persen. Kedua lembaga selama ini menerima iuran masyarakat yang berjumlah 205 koruna Ceko, atau sekitar 7 pound sterling, per bulan.
Babiš menyebut tuduhan mengenai rencana pengambilalihan kendali media sebagai kebohongan oposisi. Ia menulis bahwa pemerintah tidak akan mencampuri kerja redaksi, sementara sejumlah organisasi media internasional memperingatkan dampak rencana tersebut terhadap independensi penyiaran publik.