
Cempaka Putih Timur Tata Gang Swadaya D5
18 menit yang lalu
Yandri menyatakan dana desa untuk koperasi akan menjadi aset desa, di tengah pengujian aturan di MK.
Terbit · 2 min read

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dana desa yang digunakan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi aset desa.
Yandri menyampaikan hal itu di Jakarta seusai menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan dana tersebut tidak diambil oleh pemerintah pusat.
"Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa," kata Yandri.
Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi pengujian sejumlah ketentuan undang-undang terkait pelaksanaan koperasi tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK). Yandri berharap fasilitas koperasi dapat menunjang usaha dan menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Ia mengatakan kementeriannya terus berkoordinasi dengan 10 asosiasi desa mengenai pelaksanaan program. Menurut dia, para kepala desa yang telah ditemui, termasuk melalui koordinasi dengan asosiasi, tidak menyampaikan keberatan atas keberadaan koperasi itu.
Yandri menyatakan menghormati pendapat pemohon yang menggugat ketentuan terkait koperasi. Ia mengatakan kementeriannya belum diminta memberikan keterangan dalam perkara itu dan masih menunggu perkembangan persidangan.
MK menggelar sidang perbaikan permohonan perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026 pada Senin (16/11/2026). Ketentuan yang diuji terdapat dalam Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Desa, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Para pemohon terdiri atas Sabiq Muhammad, Kepala Desa Prawatan di Kabupaten Klaten, serta Yayasan Sajogyo Inti Utama dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Mereka antara lain menilai penggunaan dana desa bagi koperasi tersebut berpotensi menyingkirkan prioritas pembangunan hasil musyawarah desa.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menyesuaikan alokasi dana untuk koperasi sebesar 58,03 persen dari pagu masing-masing desa, dengan nilai nasional Rp34,57 triliun. Sementara itu, PMK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur pembiayaan perbankan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi.
Pembiayaan tersebut dibatasi Rp3 miliar per unit gerai, dengan bunga 6 persen per tahun dan jangka waktu 72 bulan. Peraturan itu juga menetapkan gerai, pergudangan, dan kelengkapan yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa.