
Pemprov Kepri Tetapkan UMSP 2027
16 menit yang lalu
Yuddy Chrisnandi menilai pengalaman legislatif Dasco dapat menjadi bekal untuk mengawal program pemerintah.
Terbit · 1 min read

Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menilai pengalaman Sufmi Dasco Ahmad di parlemen menjadi bekal penting apabila dipercaya mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden.
Dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), Yuddy menanggapi anggapan bahwa Dasco minim pengalaman di eksekutif. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menilai keberhasilan pemerintahan bergantung pada kemampuan mengawal program sampai terlaksana.
Yuddy mengatakan pelaksanaan program membutuhkan dukungan anggaran, regulasi, dan politik. Ia menilai Dasco memiliki kemampuan untuk mengupayakan dukungan tersebut.
Sebagai contoh, Yuddy menyebut penyelesaian peraturan presiden tentang ojek daring. Ia mengatakan Dasco mampu menggerakkan sejumlah kementerian hingga kebijakan itu terlaksana.
Menurut Yuddy, kemampuan serupa diperlukan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat. Ia juga menilai latar belakang Dasco yang berasal dari partai yang sama dengan Presiden bukan persoalan.
Yuddy mengatakan Pasal 8 UUD 1945 mengatur Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilihnya, tanpa mensyaratkan perbedaan partai. Ia menilai sisa masa jabatan sekitar tiga tahun memerlukan pasangan yang solid, sedangkan keterwakilan koalisi dapat dijaga melalui kabinet.
Pada 13 November 2026, Yuddy juga menekankan pentingnya kepercayaan Presiden kepada wakilnya bagi tata kelola pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Yuddy mengingatkan agar pengisian jabatan wakil presiden berlangsung tenang dan cepat karena ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat memengaruhi kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Ia berharap MPR memverifikasi calon secara transparan agar wakil presiden terpilih memiliki legitimasi kuat.
Atas permintaan Presiden, MPR memundurkan pelaksanaan sidang paripurna yang semula dijadwalkan pada 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Lembaga itu juga membentuk tim untuk memeriksa 22 syarat calon, termasuk riwayat pendidikan.