
Oppo Rilis Find X10 di Indonesia
8 menit yang lalu
Bakal calon ketua umum Perbakin periode 2026–2030 harus mendapat dukungan minimal 11 pengurus provinsi.
Terbit · 1 min read

Pendaftaran bakal calon ketua umum Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin) periode 2026–2030 akan dimulai pada 23 November. Proses tersebut berlangsung menjelang Musyawarah Nasional (Munas) pada 12–13 Desember 2026.
Di Jakarta, Andri Yuliyanto selaku Sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) PB Perbakin menyampaikan bahwa formulir dapat diambil pada 23–24 November 2026. Berkas persyaratan kemudian dikembalikan pada 25–30 November 2026.
Andri menjelaskan, penjaringan diawali dengan sosialisasi kepada pengurus Perbakin di daerah dan masyarakat pada 20–22 November 2026. Sosialisasi itu bertujuan memberi kesempatan bagi pihak yang berminat mencalonkan diri.
Setiap bakal calon wajib memperoleh dukungan minimal 30 persen dari pengurus provinsi yang dinyatakan aktif. Ketua TPP PB Perbakin Tarmizi menyebut 34 dari 36 pengurus provinsi telah memenuhi syarat administrasi, sehingga setiap bakal calon membutuhkan dukungan sedikitnya 11 pengurus provinsi.
Dua pengurus provinsi yang belum dapat memberikan dukungan ialah DKI Jakarta dan Bali. Tarmizi mengatakan kepengurusan DKI Jakarta kosong setelah ketuanya mengundurkan diri, sedangkan kepengurusan baru Bali masih dalam proses pengesahan.
Andri menegaskan bahwa setiap pengurus provinsi hanya boleh mendukung satu bakal calon. Jika mendukung dua orang berbeda, dukungannya dinyatakan tidak sah dan pengurus tersebut tidak dapat mendukung calon lain.
Surat dukungan harus ditandatangani ketua pengurus provinsi serta dilengkapi cap basah dan meterai Rp10.000. Bila ketua berhalangan, pengurus berwenang dapat menandatangani dengan menyertakan surat mandat.
DKI Jakarta dan Bali masih berpeluang memiliki hak suara dalam Munas jika persyaratan administrasi kepengurusannya terpenuhi sebelum pemilihan. TPP menjadwalkan verifikasi awal berkas pada 1–2 Desember 2026 dan pengumuman hasil pada 3 Desember 2026.
Bakal calon dapat memperbaiki kekurangan dokumen pada 4–7 Desember 2026, sebelum verifikasi akhir pada 8–9 Desember dan penetapan calon pada 10 Desember 2026. Tarmizi mengatakan calon tunggal akan ditentukan melalui musyawarah mufakat, sedangkan jika terdapat lebih dari satu calon, pemilihan akan dilaksanakan dengan tata cara yang diputuskan dalam Munas.