
Danareksa Berganti Nama Jadi Kawasan Industri Indonesia
18 menit yang lalu
Anggaran daerah mencakup belanja layanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Terbit · 1 min read

Pengesahan APBD Kota Surabaya 2027 senilai Rp12,9 triliun bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026). Menurut laporan ANTARA, anggaran itu mencakup belanja daerah sekitar Rp12,66 triliun dan menjadi dasar pembiayaan berbagai layanan serta program pembangunan kota.
Pendapatan daerah 2027 diproyeksikan Rp11,12 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp8,44 triliun dan pendapatan transfer Rp2,68 triliun. Laporan ANTARA menyebut sekitar 76 persen pendapatan diperkirakan berasal dari PAD.
Belanja operasi direncanakan Rp9,85 triliun, belanja modal Rp2,76 triliun, dan belanja tidak terduga sekitar Rp47,68 miliar. Komposisi belanja operasi yang hampir 78 persen, menurut laporan tersebut, perlu disertai keterbukaan mengenai biaya dan hasil pelayanan.
Penerimaan pembiayaan direncanakan sekitar Rp1,7 triliun, termasuk SiLPA 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun. Setelah pengeluaran pembiayaan Rp253 miliar, pembiayaan neto diperkirakan sekitar Rp1,5 triliun, sementara SiLPA tahun berkenaan ditetapkan nol.
Penanganan genangan menjadi salah satu sasaran anggaran. Dalam kesepakatan awal KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kota Surabaya memperkirakan dana penanganan genangan lebih dari Rp1 triliun, dengan rencana intervensi di sekitar 200 titik dari kurang lebih 450 titik perhatian.
Kawasan yang disebut menjadi perhatian meliputi Simo Kalangan, Tanjungsari, Margorejo, Jemursari, Medokan Semampir, dan Tenggilis Mejoyo. Laporan ANTARA menekankan perlunya menilai hasil penanganan melalui perubahan kondisi genangan, bukan hanya nilai proyek.
Dalam pembahasan RAPBD 2027, belanja infrastruktur pelayanan publik diperkirakan Rp6,22 triliun atau 49,31 persen dari total anggaran yang menjadi dasar penghitungan. Alokasi fungsi pendidikan pada tahap RAPBD direncanakan sekitar 22 persen, melampaui ketentuan minimum 20 persen.
Data BPS Kota Surabaya yang dikutip ANTARA mencatat penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 97,96 ribu jiwa atau 3,32 persen, turun dari 105,09 ribu jiwa atau 3,56 persen pada Maret 2025. Laporan tersebut mengulas perlunya mengukur keberhasilan APBD dari manfaat yang diterima warga, termasuk dalam layanan dasar dan perlindungan sosial.