
APBD Surabaya 2027 Capai Rp12,9 Triliun
17 menit yang lalu
Penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi proyek jalan itu menghasilkan barang bukti elektronik dan dokumen.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan ANTARA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi pada 9-10 November 2026 dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan itu di Jakarta pada 11 November 2026. Lokasi yang digeledah mencakup dua kantor satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara.
Empat lokasi lainnya adalah rumah dua kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara, serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara.
Budi mengatakan penyidik mengamankan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan. Ia menyatakan, “Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” menurut laporan ANTARA.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I.
Dua hari setelah operasi itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, pejabat pembuat komitmen Heliyanto, serta Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
KPK mengumumkan pengembangan penyidikan pada 5 Mei 2026. Pada 13 Oktober 2026, KPK mengungkap delapan tersangka yang telah ditetapkan sejak September 2026: mantan Kepala BBPJN Sumatera Utara berinisial SCH; mantan Kepala Satker PJN Wilayah I berinisial DE dan RP; mantan pejabat pembuat komitmen di wilayah itu berinisial MPP, F, dan HH; serta mantan Kepala Satker PJN Wilayah II berinisial TRP dan mantan pejabat pembuat komitmen di wilayah itu berinisial MM.
Menurut laporan yang sama, para tersangka ditahan KPK pada 22 Oktober 2026, kecuali DE.