
Jasa dan Produk Pintar Dorong Konsumsi China
11 menit yang lalu
Dana 2026 mencakup irigasi, jalan daerah, dan pengendalian banjir; Pemkab Bima juga mengusulkan tambahan anggaran untuk 2027.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendapat dukungan anggaran sekitar Rp182,6 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur pada 2026. Menurut laporan ANTARA, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Taufik menyebut alokasi itu merupakan hasil koordinasi melalui Rapat Koordinasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.
Taufik menyampaikan hal itu di Bima, Jumat (23/10/2026). Anggaran difokuskan pada irigasi pertanian, jalan daerah, dan pengendalian banjir.
“Alokasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, terutama irigasi pertanian, jalan daerah, dan pengendalian banjir,” katanya, menurut laporan ANTARA.
Untuk irigasi, alokasi tahap pertama mencapai Rp105,6 miliar melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi. Anggaran itu merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Dana irigasi mencakup pembangunan tujuh embung, pembangunan dan rehabilitasi jaringan di lima lokasi strategis, serta pembangunan jaringan irigasi air tanah di 17 titik. Kelanjutan program irigasi tahap kedua pada 2026 masih dibahas untuk memperluas layanan pengairan lahan pertanian.
Di sektor jalan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah tahap pertama 2026 mengalokasikan Rp25 miliar untuk menangani ruas SP.3 Nangapria–SP.3 Seranae. Sementara itu, normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp24 miliar dan Sungai Mpuri sebesar Rp14 miliar sedang dalam tahap pelaksanaan fisik.
Penanganan banjir di Desa Pandai, Kecamatan Woha, dengan anggaran Rp14 miliar masih dalam proses tender. Pemerintah daerah mengusulkan tambahan Rp50 miliar pada 2027 untuk melanjutkan upaya tersebut.
ANTARA juga melaporkan Kabupaten Bima termasuk dua kabupaten di NTB yang memperoleh alokasi Rp3 miliar untuk program penyediaan air minum dan sanitasi pada 2027; kabupaten lainnya adalah Lombok Utara. Taufik mengatakan Pemkab Bima telah mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk meminta tambahan pembiayaan infrastruktur pada 2027 dan menyiapkan persyaratan kesiapan program.
Download the Hive app for live alerts and offline reading.