
PB IDI Dorong Pengawasan Penjualan Antibiotik
23 menit yang lalu
Pemprov Sumut dan Pemkot Medan menyelaraskan prioritas pembangunan untuk 2027.
Terbit · 1 min read

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyambut upaya Pemerintah Kota Medan menyelaraskan kebijakan dan strategi pembangunan untuk 2027. Pembahasan berlangsung di Kantor Gubernur Sumut ketika Bobby menggelar pertemuan dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Selasa (17/11/2026).
Bobby mengatakan penyelarasan tersebut mencakup target, kewenangan, dan lokasi program. Ia berharap langkah itu mendukung pertumbuhan ekonomi Medan yang berkualitas dan inklusif.
Menurut Bobby, ekonomi Medan tumbuh 5,1 persen pada 2025. Ia juga menyebut kota itu sebagai kota metropolitan dan kota terbesar ketiga di Indonesia, sehingga arah pembangunannya perlu disesuaikan dengan karakter daerah.
Bobby menyoroti indikator ekonomi makro karena Medan memberi kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto Sumatera Utara. Ia juga mengingatkan keterbatasan lahan pertanian membuat pasokan pangan Medan bergantung pada kelancaran distribusi dari daerah sekitar.
Untuk menjaga kestabilan harga, Bobby mendorong kerja sama dengan daerah penghasil pangan dan pengendalian inflasi. Ia juga menilai pembangunan Medan Utara perlu diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota.
Rico menyampaikan sasaran kontribusi produk domestik regional bruto Medan pada 2027 sekitar 28,77 persen, dengan pertumbuhan ekonomi 5,7 hingga 6,1 persen. Ia memaparkan usulan sinkronisasi, termasuk penanganan banjir terpadu dari hulu ke hilir.
Usulan penanganan banjir itu meliputi pembangunan kolam retensi di Tembung, Selayang, dan Johor, serta normalisasi drainase di Sei Kera Hilir, Sei Bedera, dan Sungai Belawan. Pemkot juga mengusulkan revitalisasi bendungan kanal banjir.
Rico menyebut usulan lainnya mencakup penyatuan skema layanan bus listrik, pengurangan sampah, promosi kegiatan budaya dan wisata, serta pengembangan Medan Utara. Ia mengatakan penyelarasan dengan kebijakan gubernur berfokus pada infrastruktur, konektivitas, dan layanan publik.