
Go Kyung-pyo Hiatus Usai Kecelakaan Saat Mabuk
19 menit yang lalu
PB IDI meminta pengawasan penjualan antibiotik tanpa resep diperkuat dan diiringi edukasi masyarakat.
Terbit · 1 min read

Di Jakarta, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah dan pihak terkait memperketat pengawasan penyaluran antibiotik tanpa resep. Organisasi itu mendorong koordinasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta organisasi profesi.
Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI, dr. Restuti Hidayani Saragih, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara tertulis pada Selasa (17/11/2026). PB IDI menyebut pembelian antibiotik tanpa resep masih kerap terjadi di apotek maupun sarana ritel obat.
Restuti menjelaskan antibiotik tergolong obat keras dan hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Ketentuan itu, menurutnya, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta aturan teknis BPOM dan Kementerian Kesehatan.
PB IDI menilai penyerahan antibiotik perlu memenuhi persyaratan resep yang sah. Prosesnya juga harus dilakukan sesuai standar keahlian dan kewenangan tenaga kefarmasian.
Menurut PB IDI, penjualan atau penyerahan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan yang berlaku. Organisasi itu menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan tata kelola kefarmasian dan kepatuhan hukum.
PB IDI meminta edukasi publik tentang risiko penggunaan antibiotik tanpa pemeriksaan dokter berjalan bersamaan dengan pengawasan terhadap tempat penjualan dan penyerahan obat. Restuti menyatakan pengawasan perlu dilakukan secara terpadu oleh kementerian, BPOM, dinas kesehatan, dan organisasi profesi.
PB IDI turut menilai pemantauan jalur distribusi antibiotik penting untuk membatasi pemakaian yang menyimpang dari aturan. Pemakaian yang keliru dapat mendorong resistensi antimikroba, saat bakteri tidak lagi merespons obat yang sebelumnya ampuh mengatasi infeksi.