
Laporan ANTARA: Nasionalisme Sukarno hingga Elang
16 menit yang lalu
Ranperda larangan vape ditargetkan rampung pada akhir November, dengan skema kredit bagi UMKM terdampak.
Terbit · 1 min read

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pemerintah provinsi menyiapkan larangan penggunaan dan perdagangan rokok elektrik atau vape di wilayah Sumut. Menurut laporan CNNIndonesia.com, kebijakan itu akan dimuat dalam rancangan peraturan daerah yang ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
Bobby menyampaikan rencana tersebut dalam Kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa yang digelar Aliansi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Kantor Dinas Perhubungan Sumut, Medan, Selasa (10/11/2026). Ranperda itu merupakan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
Rancangan tersebut membahas Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Menurut laporan yang sama, aturan itu juga akan mencakup larangan peredaran vape, pod, dan produk sejenis.
Bobby mengatakan setelah aturan disahkan, vape tidak boleh digunakan maupun diperdagangkan di Sumatera Utara. Ia menyebut pemerintah provinsi akan menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampaknya bagi pelaku usaha yang terdampak.
Salah satu langkah yang disampaikan adalah menyiapkan akses pembiayaan khusus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjual vape. Bobby mengatakan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk membahas skema kredit bagi pedagang yang perlu menyesuaikan usahanya.
Menurut laporan yang sama, besaran dan ketentuan kredit masih akan dibahas, termasuk kemungkinan pemerintah provinsi menanggung bunga pinjaman. Bobby juga menyatakan Pemprov Sumut terbuka bekerja sama dengan Bank Sumut dan Bank Syariah Indonesia untuk memperluas pembiayaan bagi UMKM.
Bobby menyebut Bank Sumut memiliki target penyaluran kredit hingga Rp2 triliun. Ia mengajak kalangan perbankan dan mahasiswa membantu mendorong pembiayaan serta penyalurannya kepada pelaku UMKM.
Laporan CNNIndonesia.com menyebut isu vape sebelumnya dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Laporan itu juga menyebut Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Dokumen tersebut ditandatangani Asrorun Niam Sholeh dan Aminuddin Yaqub, serta diketahui Anwar Iskandar dan Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026. Fatwa itu mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, serta perdagangan vape.