
Bobby Nasution Siapkan Larangan Vape di Sumut
17 menit yang lalu
Pemerintah menyiapkan rencana induk pariwisata untuk mendorong devisa, investasi, dan pertumbuhan daerah.
Terbit · 1 min read

Pemerintah menargetkan sektor pariwisata menyumbang 4,9-5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menghasilkan devisa US$39,4 miliar pada 2029. Menurut laporan CNBC Indonesia, target itu akan dikejar melalui penguatan investasi dan industri serta pembangunan destinasi yang menarik wisatawan dengan daya beli tinggi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan hal itu dalam program Kick-Off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027-2045 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Susiwijono mengatakan potensi pariwisata Indonesia besar. Menurutnya, jika penerimaan dari wisatawan mancanegara dihitung sebagai ekspor jasa, pariwisata termasuk tiga besar penyumbang ekspor Indonesia.
Laporan yang sama mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari-September 2026 mencapai 12,01 juta, tumbuh 5,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perjalanan wisatawan nusantara tercatat 938,84 juta, meningkat 4,10 persen.
Devisa pariwisata pada semester I 2026 mencapai US$8,43 miliar. Investasi sektor pariwisata tumbuh 16,64 persen menjadi Rp39,68 triliun.
Susiwijono menilai capaian tersebut menjadi modal untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah sedang menyiapkan RIPPARNAS 2027-2045 sebagai pedoman pembangunan pariwisata jangka panjang dan penyelarasan program pusat serta daerah.
Penyusunan rencana itu diarahkan untuk mengintegrasikan kawasan wisata dengan pusat pertumbuhan lain, termasuk kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perkotaan, bandara, pelabuhan, dan stasiun. Pemerintah juga menekankan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola destinasi, aksesibilitas, dan ekosistem industri pariwisata.
Susiwijono mengatakan pengembangan kawasan wisata diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk produk domestik regional bruto, penciptaan lapangan kerja, dan investasi. Pemerintah berharap RIPPARNAS menjadi instrumen untuk mengintegrasikan kebijakan, penganggaran, investasi, dan pelaksanaan pembangunan pariwisata secara terukur.