
Arema FC Kalahkan PSS Sleman 3-0
15 menit yang lalu
Pemerintah mengajak masyarakat memperkuat pencegahan, pelaporan, dan pendampingan perempuan korban kekerasan.
Terbit · 1 min read

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bitung menggelar sosialisasi untuk memperkuat peran masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan.
Kegiatan itu berlangsung di Ruang SHS Kantor Wali Kota Bitung, Jumat (20/11/2026). Peserta mendapat pemahaman tentang bentuk kekerasan, pencegahan, prosedur pelaporan, dan pendampingan korban.
Kepala DP3A Bitung Meiva Woran mengatakan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan keterlibatan bersama. Ia menyebut bentuknya meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga kekerasan berbasis gender.
Menurut Meiva, dampak kekerasan tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga dapat mengancam ketahanan keluarga, kehidupan sosial, dan kualitas sumber daya manusia. Ia mengatakan korban kerap tidak melapor karena takut, malu, atau tidak mengetahui tempat meminta bantuan.
Meiva menilai organisasi perempuan dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyebarkan edukasi tentang perlindungan, kesetaraan, dan solidaritas. Organisasi masyarakat juga diharapkan menghubungkan korban dengan layanan agar mereka berani melapor.
Asisten ketiga Sekretariat Daerah Kota Bitung Benny Lontoh, yang mewakili wali kota, menyatakan kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan sosial dan tanggung jawab bersama. Ia menyampaikan dukungan pemerintah kota melalui pelayanan, pendampingan korban, dan koordinasi lintas sektor.
Benny mengajak pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama ikut mendeteksi serta mencegah kekerasan dan membantu korban memperoleh perlindungan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf wali kota yang tidak dapat hadir langsung karena kondisi kesehatan.
Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Erwin Widihantono menyebut penanganan kekerasan memerlukan kerja sama berbagai pihak. Ia mendorong organisasi masyarakat memperluas edukasi hukum serta membantu korban mengakses layanan perlindungan, pendampingan psikologis, kesehatan, dan bantuan hukum.
Meiva menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2019. Sosialisasi turut menghadirkan Christy Natalia Rodonowu, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Jaga Desa Provinsi Sulawesi Utara, sebagai narasumber.