
HIPMI Perjuangkan Pembiayaan Alumni KUR
17 menit yang lalu
Upah minimum provinsi ditetapkan Rp3.410.000, naik sekitar Rp181.029 dari tahun sebelumnya.
Terbit · 1 min read

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.410.000. Jumlah itu naik sekitar Rp181.029 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.228.971.
Bobby menyampaikan penetapan tersebut di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Jumat (20/11/2026), seusai menerima kunjungan panitia kerja penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu dari Komisi II DPR RI.
Ia mengatakan, kenaikan itu dihitung menggunakan inflasi sebesar 2,71 persen serta pertumbuhan ekonomi 4,79 persen yang dikalikan faktor alfa 0,6045. Berdasarkan formula tersebut, persentase kenaikannya mencapai 5,61 persen.
Menurut Bobby, penetapan UMP merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pembahasan mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta aspirasi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Ia menyebut prosesnya melalui kajian dan pembahasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pengupahan. Masukan dari unsur pemerintah, Apindo Sumut, Kadin Sumut, dan serikat pekerja atau buruh turut diperhatikan.
Bobby menyatakan bahwa penetapan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Acuan lainnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana diubah untuk kedua kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Ia juga menyebut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 sebagai acuan. Surat itu berkaitan dengan penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum 2027.
Bobby meminta bupati dan wali kota di Sumatera Utara menyampaikan rekomendasi upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota 2027 paling lambat 25 November 2026. Rekomendasi itu harus disusun sesuai UMP yang telah ditetapkan dan kesepakatan dewan pengupahan daerah masing-masing.