
Kemen PU Dukung Pelebaran Jalan Menuju BIS
20 menit yang lalu
Kesepakatan anggaran menekankan belanja produktif dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Kota Bitung dan DPRD Kota Bitung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II di ruang sidang Kantor DPRD Kota Bitung, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Vivy Ganap.
Keputusan bersama itu dituangkan dalam keputusan DPRD dan berita acara persetujuan. Wali Kota Bitung Hengky Honandar menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah dalam rapat tersebut.
Hengky mengatakan pembahasan anggaran melalui beberapa tahapan, mulai dari penyampaian KUA-PPAS dan nota keuangan hingga pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas masukan selama pembahasan. Menurut Hengky, catatan dan koreksi DPRD membantu mengarahkan kebijakan anggaran pada kebutuhan masyarakat.
Hengky menyebut APBD sebagai instrumen untuk menerjemahkan visi pembangunan daerah, Harmonisasi Menuju Bitung Maju, ke dalam program. Ia mengatakan penyusunannya mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Pemerintah daerah, kata Hengky, perlu menyeimbangkan optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat serta provinsi dengan efisiensi belanja. Belanja produktif, menurutnya, perlu diprioritaskan agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
Rancangan tersebut terdiri atas 19 pasal dan sejumlah lampiran. Salah satu lampiran merangkum pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sedangkan lampiran berikutnya memuat target penerimaan pajak dan retribusi.
Berita acara persetujuan ditandatangani Hengky bersama Ketua DPRD Vivy Ganap serta Wakil Ketua DPRD Ronald Kansil dan Keegan Kojoh. Hengky berharap kesepakatan itu memperkuat kemitraan pemerintah daerah dan DPRD.