
Indonesia dan Prancis Pererat Kerja Sama Kesusasteraan
17 menit yang lalu
Kepala BRAN Dedi Prasetyo menilai pengakuan hak masyarakat adat lewat reforma agraria menjadi fondasi pencegahan karhutla.
Terbit · 2 min read

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo menilai reforma agraria memperkuat kedudukan masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam seminar yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta, Kamis (19/11/2026), dengan tema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.
"Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri," kata Dedi.
Menurutnya, upaya pencegahan karhutla tidak bisa hanya bergantung pada pemadaman dan penindakan hukum. Persoalan mesti ditangani sampai ke akarnya, antara lain melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian sengketa agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan warga di sekitar hutan.
Dedi menegaskan reforma agraria merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola agraria yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
"Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla," ujarnya.
Data yang dipaparkan dalam seminar menunjukkan luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Titik kebakaran menyebar hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru, sehingga strategi pencegahan perlu memperhatikan karakter wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal setempat.
Kepala BRAN memaparkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat hingga pemberdayaan warga sekitar hutan. Langkah lain mencakup penyelesaian sengketa dan ketimpangan penguasaan lahan, penyatuan data agraria dengan peta kawasan rawan karhutla, penguatan riset serta peringatan dini yang sesuai karakter wilayah, dan sinergi antarkementerian dan lembaga.
Ia juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK menghasilkan riset inovatif yang memadukan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.
Langkah tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. "Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.