
Persib Kembali Bermarkas di Stadion GBLA
14 menit yang lalu
ESDM menyatakan kawasan taman nasional bukan wilayah pertambangan dan penetapan WUP bukan izin untuk menambang.
Terbit · 1 min read

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak masuk wilayah pertambangan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan penegasan itu saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa (17/11/2026). Ia mengatakan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan untuk kawasan taman nasional maupun perairan di sekitarnya.
Anggia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan wilayah pertambangan pada 2013, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Bagian wilayah perairan yang diusulkan saat itu dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Provinsi Banten mengajukan kembali wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Sebagian perairan sekitar TNUK kemudian tercakup sebagai WUP.
Penetapan itu dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 mengenai wilayah pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu dicantumkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulangi penetapan tersebut sekaligus menyempurnakan sebagian ketentuan berdasarkan usulan pemerintah provinsi. ESDM menyebut data geologi menunjukkan sebagian wilayah perairan itu memiliki potensi mineral pembawa dan memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Namun, Anggia membedakan penetapan WUP dari izin untuk melakukan kegiatan tambang. “Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ujarnya.
Menurut Anggia, penerbitan izin usaha pertambangan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, dan persetujuan lingkungan. Ia juga menyatakan penetapan WUP tidak mengubah fungsi kawasan konservasi atau mengurangi perlindungan TNUK.