
AirBorneo Buka Rute Langsung Kuching-Jakarta
16 menit yang lalu
Agus menyebut kelurahan menghadapi keterbatasan personel dan kemampuan dalam mengelola informasi publik.
Terbit · 1 min read

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menilai aparatur kelurahan perlu memperkuat kecakapan menyampaikan informasi kepada masyarakat lewat kanal digital. Pandangan itu disampaikan Agus Wijayanto Nugroho, komisioner yang menangani penyelesaian sengketa informasi, dalam presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik 2026.
Presentasi tersebut berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Sejumlah badan publik kelurahan di DKI Jakarta mengikuti kegiatan itu.
Agus mengatakan kelurahan masih menghadapi keterbatasan jumlah personel dan kemampuan dalam mengelola informasi. Ia meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kota mendukung penguatan kapasitas pengelola informasi di tingkat kelurahan.
Menurut Agus, kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui saluran digital, terutama media sosial, terus meningkat. Kelurahan berperan penting karena aparatur di tingkat itu berinteraksi langsung dengan warga.
Ia menilai pelayanan informasi tidak cukup hanya memenuhi urusan administrasi. Aparatur juga perlu mampu menyampaikan informasi dengan efektif dan menanggapi pertanyaan masyarakat.
Agus berharap pelaksanaan E-Monev 2026 mendorong pemerintah daerah memberi perhatian lebih pada kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi publik. Ia mengatakan peningkatan itu diperlukan agar pelayanan informasi lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Kelurahan yang mengikuti presentasi antara lain Bidara Cina, Bintaro, Cakung Barat, Cengkareng Barat, Cibubur, Cideng, Cilincing, Cawang, Cikini, Cilandak Barat, dan Cipinang Melayu. Peserta lainnya berasal dari sejumlah kelurahan di Jakarta.