
Jupiter Usulkan Denda Parkir Ilegal Rp500 Juta
11 menit yang lalu
DSI menyatakan mekanisme ekspor satu pintu akan menjaga kelancaran perdagangan dan memperkuat akses pasar sawit.
Terbit · 1 min read

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menyatakan mekanisme ekspor satu pintu untuk kelapa sawit tidak akan menghambat kegiatan usaha. Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan mekanisme itu dirancang untuk mendukung kelancaran ekspor dan memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar global.
Mahony menyampaikan hal tersebut dalam konferensi Indonesian Palm Oil Conference ke-22 dan Outlook Harga 2027 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11/2026). Mekanisme ekspor itu dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Mahony mengatakan DSI telah menyerap masukan pelaku usaha sejak Presiden Prabowo mengumumkan rencana kebijakan tersebut pada Juni. Menurut dia, mekanisme baru itu tidak akan menggantikan pasar maupun mengubah hubungan dagang antara penjual dan pembeli.
DSI merancang tiga fungsi dalam tata kelola ekspor. Perusahaan itu akan mengintegrasikan data untuk memudahkan penelusuran alur ekspor serta menjadi penghubung pemerintah, eksportir, lembaga keuangan, pembeli internasional, dan asosiasi usaha.
Fungsi lainnya adalah membangun sistem dan standar untuk mendukung kelancaran ekspor. Mahony menyebut platform tata kelola yang disiapkan akan menjadi infrastruktur nasional, bukan intervensi sementara.
Terkait data ekspor yang dihimpun, Mahony mengatakan informasi bisnis akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk verifikasi. Ia berharap basis data tersebut dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar pangan dan energi serta membantu petani rakyat menjangkau tujuan ekspor baru.
Mahony juga mengatakan biaya jasa akan diumumkan pada Desember. Ia memperkirakan tarifnya berada di bawah 10 dolar AS per ton.
DSI, kata Mahony, akan tetap berdialog dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia setelah kebijakan diterapkan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaannya. Konferensi tersebut didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan.