KKP dan YKAN Libatkan Warga Lindungi Penyu Berau

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melibatkan masyarakat untuk melindungi penyu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Menurut laporan ANTARA, Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Syarif Iwan Taruna Alkadrie menyebut sudah ada Unit Konservasi Penyu (UKP) yang menangani perlindungan penyu.

Syarif menyampaikan keterangan itu di Berau. Sosialisasi dan pengenalan UKP bersama YKAN serta pihak terkait berlangsung pada 27–30 Oktober 2026 di tiga kampung, yaitu Balikukup, Teluk Sulaiman, dan Kampung Teluk Sumbang.

“Sebagai langkah memperkuat perlindungan penyu, kini sudah ada unit khusus yang menangani, yakni Unit Konservasi Penyu (UKP),” ujar Syarif.

Pembentukan UKP merupakan upaya KKP membangun kemitraan yang lebih formal dengan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan penyu. Kelompok masyarakat yang selama ini melindungi penyu secara sukarela dapat menjadi kelompok binaan pemerintah dan memperoleh pendampingan.

Kemitraan itu juga diharapkan memberi kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab warga serta tata cara kegiatan konservasi. Kejelasan tersebut penting agar kegiatan perlindungan berjalan sesuai ketentuan dan mencegah kesalahpahaman yang dapat berujung pada persoalan hukum.

Menurut laporan ANTARA, aturan perlindungan penyu mencakup UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah oleh UU Nomor 32/2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5/1990, serta UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut memberi penegasan bahwa semua jenis penyu dan telurnya merupakan satwa dilindungi serta melarang penangkapan, pembunuhan, penyimpanan, kepemilikan, pengedaran, perdagangan, atau pemanfaatannya.

Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman mengatakan konservasi membutuhkan keterlibatan masyarakat yang didukung pengetahuan dan kapasitas memadai. Ilman mendorong inisiatif masyarakat untuk melindungi penyu, mulai dari memahami ancaman dan mengenali aktivitas penyu hingga mengetahui cara pemantauan dan pelaporan. “Proses ini membutuhkan kerja sama dengan pemerintah dan pengelola kawasan, agar pelestarian dan perlindungan dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Ilman.