PKB Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan partainya sedang mempertimbangkan dan memfinalisasi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakubimung Raka di Jakarta. Menurut laporan ANTARA, Khozin menyebut penggunaan jalur itu sedang dipertimbangkan dan difinalisasi.

Khozin mengatakan persoalan ijazah tersebut menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Ia menilai HMP sebagai salah satu opsi yang dianggap ideal dalam situasi konstitusional saat ini.

"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," kata Khozin.

Ia menegaskan PKB tidak berpindah haluan, melainkan sedang memilih jalur konstitusional yang dinilai tepat. Menurut Khozin, hak angket dapat digunakan untuk mendalami kebijakan pemerintah, sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat mengenai persoalan konstitusional.

"Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki," katanya. Khozin juga merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menurutnya menyebut materi dan bukti sah terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden atau wakil presiden dapat menjadi dasar pengajuan HMP.

"Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket," kata Khozin. Ia menyebut persoalan ijazah Gibran telah diputuskan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara normatif memunculkan perdebatan konstitusional terkait ketentuan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden dalam Pasal 7A ayat (1) UUD 1945.

Khozin mengatakan argumentasi konstitusional DPR terkait persoalan tersebut perlu dinyatakan dalam penggunaan HMP. Ia menyebut argumentasi DPR nantinya akan diuji Mahkamah Konstitusi saat DPR mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Khozin mengatakan Mahkamah Konstitusi akan memberikan kepastian hukum dan parlemen memberikan kepastian politik melalui proses tersebut. Pernyataan itu dimuat ANTARA dalam laporan yang terbit Selasa (10/11/2026).