KPU Sulut Raih Penghargaan Penanganan Sengketa

Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara meraih penghargaan terbaik pertama untuk kategori manajemen penanganan sengketa hukum tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh KPU RI.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Y. Tinangon, menyampaikan keterangan itu di Manado melalui grup percakapan Media KPU Sulut pada Jumat (13/11/2026).

Tinangon menyebut penghargaan itu sebagai capaian bagi lembaganya dalam mengelola aspek hukum, terutama sengketa yang terkait penyelenggaraan pemilihan dan pemilu.

Selain penghargaan untuk KPU Sulut, KPU Kabupaten Minahasa Selatan memperoleh penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik kedua tingkat kabupaten/kota tahun 2026.

Tinangon mengatakan kedua penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi KPU RI atas komitmen dan kerja jajaran KPU di Sulawesi Utara. Ia berharap capaian itu mendorong peningkatan kemampuan kelembagaan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam rapat koordinasi yang disebut Tinangon, anggota KPU RI Iffa Rosita mengingatkan bahwa pengelolaan hukum yang berkualitas bergantung pada kemampuan sumber daya manusia. Jajaran pengelola hukum KPU perlu meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan dinamika persoalan hukum, khususnya sengketa.

Iffa juga menekankan penguatan JDIH agar dokumen hukum terhimpun secara terpadu dan informasi dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Menurutnya, JDIH dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses publik terhadap produk hukum sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum.