
Suzuki Hadirkan SV-7S, Penerus SV650 di Inggris
12 menit yang lalu
Pemkab Pandeglang menolak rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon, sementara WUP di perairan sekitar kawasan konservasi disorot.
Terbit · 2 min read

Pemerintah Kabupaten Pandeglang menolak rencana memindahkan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke habitat baru. Penolakan disampaikan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi pada Senin (16/11/2026) karena badak Jawa dianggap ikon daerah.
"Saya sangat menolak jika ada pemindahan badak Jawa, yang merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, dipindahkan keluar," kata Iing. Menurut dia, pemerintah pusat perlu mengevaluasi ulang gagasan itu dan mengantisipasi potensi bencana di kawasan asal satwa dilindungi tersebut.
Iing menilai jika pemerintah telah mengkaji ancaman yang dapat mengganggu populasi badak Jawa, seharusnya tersedia pula kajian untuk mengatasinya. Ia meminta agar badak Jawa tetap dipertahankan di Kabupaten Pandeglang.
Penolakan juga muncul dari mahasiswa Banten. Ketua BEM Universitas Mathla'ul Anwar, Muhammad Rimal Biyad Syahrul, menilai eksplorasi atau eksploitasi di laut dapat merusak kualitas lingkungan pesisir yang menjadi tempat bergantung satwa dilindungi. Menurut Rimal, pemindahan badak Jawa berisiko memicu stres dan kematian.
Ketua BEM Banten Suci Indah Lestari menyoroti penerbitan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan dekat kawasan konservasi. WUP itu merujuk Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang berlaku sejak Februari 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Suci menilai WUP berpotensi membuka jalan bagi Izin Usaha Pertambangan yang dapat mengganggu habitat badak dan ekosistem pesisir.
Pada Kamis (19/11/2026), Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dikeluarkan dari WUP. "Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus kritis (critically endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan," kata Jumhur. Ia telah menyurati Menteri ESDM untuk mengevaluasi keputusan tersebut dan mencabut bagian WUP di perairan sekitar taman nasional.
Kementerian ESDM menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan belum ada izin tambang yang diterbitkan di kawasan itu. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan sebagian perairan TNUK memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis sebagai WUP, tetapi penetapan WUP bukan izin atau persetujuan untuk menambang.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy pada Rabu (18/11/2026) menjamin tidak akan ada kegiatan pertambangan di TNUK karena regulasi kewilayahan tidak mengizinkannya. Ia merujuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW yang menetapkan darat dan laut kawasan TNUK sebagai wilayah konservasi. TNUK juga merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.