
Trump, Xi, dan Putin Deklarasikan Perdamaian di Shenzhen
17 menit yang lalu
Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menegaskan pemerintah bertugas melayani aspirasi, bukan berdebat dengan rakyat.
Terbit · 1 min read

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi Fifi Aleyda Yahya menegaskan pemerintah bertugas melayani dan mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan berdebat dengan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Fifi kepada awak media di Banda Aceh pada 20 November 2026, setelah ia menghadiri jumpa pers peringatan satu tahun bencana Aceh.
Ia menjawab tantangan debat yang dilontarkan sekelompok masyarakat. "Pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi. Bukan kapasitas untuk berdebat. Kami justru berada di posisi yang sama dengan masyarakat, menerima aspirasi dan menindaklanjuti kalau ada masukan," kata Fifi.
Ia memastikan pihaknya terbuka terhadap masukan dan kritik dari siapa pun, serta akan menindaklanjuti setiap laporan yang disertai data pendukung.
Fifi menyebut ada sekitar 90 konten dalam delapan bulan terakhir yang dianggap bermasalah. "Ada 90-an konten dalam kurun waktu delapan bulan terakhir dianggap bermasalah. Jika memang bermasalah silahkan data, dokumen pendukungnya bisa diberikan kepada Komdigi, dan nanti akan ditindaklanjuti secara terukur dan konkret," ujarnya.
Moderasi konten yang dijalankan Komdigi, kata dia, sudah melalui proses verifikasi dengan melibatkan aparat penegak hukum dan penyedia platform. Jika ada keberatan, Komdigi akan memoderasi ulang data yang dipersoalkan dan memfasilitasi masyarakat untuk bertanya langsung kepada platform terkait.
Ia menegaskan moderasi dilakukan untuk menjaga ranah digital tetap aman. "Tugas Komdigi menjaga ranah digital agar aman, karena konten-konten seperti hoaks, pornografi anak, dokter palsu, informasi kesehatan palsu atau konten disinformasi yang bisa memecah belah bangsa kami moderasi untuk kemaslahatan masyarakat dan kebaikan bangsa Indonesia," tegasnya.
Fifi menambahkan Komdigi tidak melakukan pembatasan konten di media sosial selama isinya sesuai ketentuan dan fakta di lapangan. "Tidak ada (pembatasan) sepanjang sesuai aturan yang berlaku, sesuai fakta. Kalau melihat konten kebencanaan masih bisa diakses, masyarakat bisa memberikan kritik, kecuali melanggar aturan," ujarnya.