Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Berjalan

Pembangunan gedung dan jalan di kawasan legislatif serta yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat kemajuan fisik rata-rata masing-masing 25,40 persen untuk gedung dan 32,83 persen untuk jalan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Minggu (15/11/2026).

Peninjauan berlangsung di KIPP Nusantara, Penajam Paser Utara. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan pekerjaan gedung perkantoran masih sesuai sasaran, tetapi target akhir tahun tetap perlu dikejar.

Data konstruksi mencatat pembangunan Gedung DPD RI mencapai 22,75 persen dan Gedung MPR RI 24,33 persen. Gedung DPR I tercatat 21,91 persen, Gedung DPR II 21,66 persen, sedangkan Gedung Sidang Paripurna 20,25 persen.

Di kawasan legislatif, kemajuan pembangunan jalan mencapai 41,49 persen. Capaian itu lebih tinggi daripada sejumlah gedung di kawasan tersebut.

Pada kawasan yudikatif, Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen. Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial tercatat 25,27 persen, sementara pembangunan jalan di area itu mencapai 46,69 persen.

Basuki juga meninjau lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Perusahaan asal China itu memulai konstruksi pada Juli 2026 dengan nilai investasi Rp1,25 triliun; Aswin menyampaikan bahwa Basuki memberi arahan mengenai standar desain dan kebutuhan pasar.

Rombongan turut meninjau kolam retensi SM-02 yang berkapasitas 243.000 meter kubik dan telah mencapai sekitar 70 persen. Per 10 November 2026, realisasi seluruh paket kolam retensi mencapai 33,91 persen, dengan proyeksi 56,62 persen pada akhir tahun.

Kolam retensi itu menjadi bagian dari konsep kota spons, dengan fungsi menampung dan mengatur aliran air hujan serta menjaga ketersediaan sumber daya air. Infrastruktur tersebut juga melengkapi jaringan perpipaan air minum. Kerangka pembangunan kawasan itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang mengatur Tahap II pembangunan IKN pada periode 2025–2029; Otorita IKN memproyeksikan kawasan tersebut melengkapi ekosistem pemerintahan.