
Marcos Jr Bahas Krisis Myanmar di KTT ASEAN
16 menit yang lalu
Konferensi membahas tantangan menjaga toleransi dan hasilnya dapat direkomendasikan menjadi regulasi.
Terbit · 1 min read

Konferensi Kota Toleransi (KKT) II 2026 di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat kebinekaan. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menyampaikan hal itu saat pembukaan konferensi pada Minggu (15/11/2026).
Akmal menyebut KKT di Mimika bukan sekadar tempat bertukar gagasan. Ia mengatakan forum tersebut bertujuan memperkuat komitmen merawat keberagaman dan persaudaraan, serta memastikan warga dapat hidup aman dan damai dengan hak dan kesempatan yang setara.
Menurut Akmal, upaya membangun masyarakat toleran menghadapi sejumlah tantangan, antara lain sikap intoleran, prasangka, diskriminasi, eksklusivisme, serta polarisasi yang muncul karena perbedaan identitas maupun pilihan politik.
Ia juga menyoroti penyebaran kabar bohong, ujaran kebencian, provokasi, dan narasi permusuhan di media sosial. Kesenjangan sosial, perebutan sumber daya, persoalan batas wilayah, serta persoalan kehidupan beragama disebut sebagai hal yang dapat memicu konflik sosial.
Akmal turut menyebut belum optimalnya integrasi nilai toleransi dalam kebijakan pelayanan publik dan pemerintahan, serta program pembangunan di daerah. Ia mengatakan tanggung jawab menjaga toleransi tidak hanya berada pada tokoh dan organisasi keagamaan.
Pemerintah daerah, menurut Akmal, perlu menggerakkan prakarsa untuk membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah memperkuat persatuan, stabilitas sosial politik, ketahanan sosial budaya, dan kualitas pemerintahan daerah.
Akmal berharap Mimika dapat menjadi contoh pengelolaan keberagaman melalui kepemimpinan inklusif dan kerja sama. Dari Timika, ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga persatuan, merawat keberagaman, menghormati perbedaan, dan membangun gerakan merawat harmoni Indonesia.
Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan masyarakat di kabupaten itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan hidup berdampingan. Ia menegaskan toleransi perlu diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, bukan berhenti sebagai slogan. Hasil KKT II di Timika dapat direkomendasikan menjadi regulasi untuk membangun toleransi beragama di Indonesia.