
39 Gerbong Kereta Tergelincir di Sverdlovsk
10 menit yang lalu
Pemprov Jateng menggandeng pemkab dan pemerintah pusat menindaklanjuti keluhan warga Cilacap yang disampaikan kepada Wapres.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan ANTARA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti aspirasi warga Kabupaten Cilacap yang disampaikan dalam kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno, yang mendampingi kunjungan kerja Wapres di Cilacap pada Senin (26/10/2026), menyebut persoalan yang disampaikan warga mencakup kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, pendangkalan jalur pelayaran, pengembangan energi hijau, dan tanah yayasan milik masyarakat penghayat kepercayaan.
Menurut Sumarno, kunjungan diawali dengan dialog bersama nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu. Dalam pertemuan itu, nelayan mengeluhkan distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut.
Ia menyebut salah satu persoalan yang mengemuka adalah meningkatnya kebutuhan BBM akibat banyaknya kapal dari luar daerah yang masuk ke Cilacap. Penanganan pendangkalan jalur pelayaran diusulkan melalui pengerukan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya.
Setelah berdialog dengan nelayan, Wapres bersama rombongan meninjau kilang Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Cilacap untuk melihat pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang dapat diproduksi dari minyak jelantah. Menurut Sumarno, Pemprov Jateng sebelumnya sudah mengumpulkan minyak jelantah dari aparatur sipil negara, tetapi pengumpulan harus lebih masif karena lokasi produksinya ada di Cilacap.
Menurut laporan yang sama, Pemprov Jateng akan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas pengumpulan minyak jelantah hingga tingkat desa, termasuk melalui kelompok masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Sumarno menilai langkah tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendukung pengembangan energi hijau sekaligus memperkuat kemandirian energi.
Rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk terkait tanah yayasan, yang menurut Sumarno telah dicatat untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Sumarno mengatakan persoalan itu telah ia sampaikan kepada Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya agar ditindaklanjuti lebih dulu di tingkat kabupaten. Pemprov Jateng siap membantu apabila diperlukan, dan akan membantu koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persoalan yang berada di luar kewenangan provinsi.
“Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi,” kata Sekda Jateng.