
BPJS Nilai Berani Sehat Sulteng Layak Dicontoh
19 menit yang lalu
Pemeriksaan menemukan bekas galian di dua lokasi; satu lokasi berada di area perhutanan sosial.
Terbit · 1 min read

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut memeriksa dua lokasi yang diduga pernah digunakan untuk penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan oleh Polisi Hutan Mobil KPH Garut sebagai tindak lanjut informasi mengenai aktivitas tersebut.
Lokasi yang diperiksa berada di petak 131 Blok Kombongan, di perbatasan Desa Pakenjeng dan Desa Jatiwangi, serta di Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan. Keterangan mengenai pemeriksaan disampaikan di Garut pada Sabtu (14/11/2026); tanggal pelaksanaan pemeriksaan tidak disebutkan.
Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria dan Komunikasi Perusahaan Perhutani, Handryatna, menyatakan petugas menemukan bekas galian dan sejumlah sarana pendukung penambangan. Hasil pemeriksaan mengidentifikasi dua lokasi yang diduga pernah digunakan untuk kegiatan tersebut.
Menurut Handryatna, lokasi di kawasan hutan termasuk area Perhutanan Sosial atau Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Lokasi lainnya berada di luar kawasan hutan, di wilayah Desa Garumukti.
Pengelolaan area KHDPK tersebut, kata Handryatna, telah beralih dari KPH Garut kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan. Peralihan itu merujuk pada SK Nomor 148 dan 149 Tahun 2025, yang kemudian diperbarui melalui SK Nomor 614 dan 615 Tahun 2026.
Area yang dimaksud termasuk dalam wilayah Perhutanan Sosial Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sanghyang Taraje, seluas sekitar 768 hektare di Desa Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan. Penetapannya tercantum dalam SK Nomor 8782/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023.
Handryatna menyatakan pemanfaatan kawasan hutan, baik yang dikelola Perhutani maupun yang berstatus KHDPK, wajib mengikuti aturan dan perizinan. Ia menilai penambangan tanpa izin di kawasan hutan berisiko merusak lingkungan dan mengganggu fungsi ekologis hutan.
KPH Garut berkoordinasi dengan Forkopimcam Pakenjeng dan Pamulihan, Cabang Dinas Kehutanan, pemegang persetujuan Menteri Kehutanan, serta pemangku kepentingan lain untuk menangani persoalan sesuai kewenangan masing-masing. Perhutani juga memasang papan larangan penambangan di lokasi sebagai langkah pencegahan.