
BPJS Nilai Berani Sehat Sulteng Layak Dicontoh
16 menit yang lalu
Veto kedua Nawrocki menghambat rancangan aturan tentang penanganan konten ilegal di internet.
Terbit · 1 min read

Presiden Polandia Karol Nawrocki kembali memveto rancangan undang-undang yang menerapkan ketentuan utama Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa. Keputusan itu menjadi hambatan baru bagi pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk.
Nawrocki menyampaikan veto pada Jumat (13/11/2026) di Warsawa. Rancangan itu akan memungkinkan regulator meminta konten ilegal di internet dihapus atau diblokir, termasuk materi berupa ancaman kriminal dan hasutan kekerasan.
Nawrocki menilai kewenangan itu dapat memberi pejabat pemerintah kendali berlebihan atas kebebasan berekspresi. Dalam pernyataan video, ia mengatakan penentuan apakah suatu konten merupakan tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan independen.
Presiden juga menuduh pemerintah menggunakan insiden penikaman baru-baru ini di sejumlah sekolah di Polandia sebagai alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi di internet.
Tusk menolak kritik tersebut. Melalui platform X, ia menyatakan perlindungan anak-anak dari pelaku kejahatan di dunia maya seharusnya menjadi prioritas yang melampaui perbedaan politik.
Konstitusi Polandia mengatur bahwa pembatalan veto membutuhkan persetujuan tiga perlima anggota Sejm dari total 460 kursi, sementara sedikitnya separuh anggota parlemen harus hadir. Jika semua anggota berpartisipasi, diperlukan setidaknya 276 suara.
Koalisi pemerintahan Tusk tidak memiliki cukup suara untuk membatalkan veto tanpa dukungan anggota oposisi. Pemerintah juga dapat menyusun ulang rancangan dengan mempertimbangkan keberatan presiden dan mengajukannya kembali; Nawrocki pernah memveto rancangan itu pada Januari.