
Jetour Pantau Kebijakan Insentif Mobil Hibrida
11 menit yang lalu
Petugas diberhentikan setelah pemeriksaan atas pungli dan ketidakhadiran tanpa keterangan resmi.
Terbit · 1 min read

Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan memberhentikan seorang petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Tempat Penampungan Sementara Dipo Pancoran setelah menyatakan petugas itu terbukti melakukan pungutan liar. Menurut laporan ANTARA, keputusan tersebut diambil setelah penelusuran dan pemeriksaan atas informasi pungli yang beredar di masyarakat.
Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Sudin LH Jakarta Selatan Kamil Salim menyampaikan keterangan itu di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Laporan ANTARA tidak mencantumkan tanggal kejadian maupun tanggal pemeriksaan.
Kamil mengatakan pemberhentian dilakukan karena pelanggaran berat. Ia menyatakan, “Tindakan tegas ini kami ambil atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami tidak membenarkan segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kebersihan,” menurut laporan yang sama.
Selain pungutan liar, petugas tersebut diketahui meninggalkan tugas tanpa keterangan resmi selama kurang lebih satu bulan. ANTARA tidak merinci kapan ketidakhadiran itu terjadi.
Kamil mengatakan tindakan terhadap petugas tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas layanan kebersihan dan memastikan personel bekerja sesuai ketentuan. Ia juga menyebut Sudin LH Jakarta Selatan akan memperkuat pengawasan di seluruh TPS dan titik operasional lainnya.
Pengawasan itu ditujukan untuk memastikan petugas menjalankan fungsi pelayanan sesuai prosedur operasional standar dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kamil mengatakan evaluasi dan koordinasi berkala akan terus diperkuat untuk menjaga ketertiban serta integritas pelayanan.
Kamil mengimbau masyarakat dan petugas pengangkut sampah mandiri atau gerobak swadaya agar melaporkan indikasi pungli atau pelanggaran prosedur kepada Dinas Lingkungan Hidup. Menurut dia, laporan diperlukan agar dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti.