
Messi dan Ronaldo Akhiri Karier Internasional
21 menit yang lalu
Program KPPS memberi pembiayaan berbunga rendah dan pendampingan usaha bagi perempuan prasejahtera.
Terbit · 1 min read

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyalurkan pembiayaan berbunga rendah melalui Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) di Batam, Kepulauan Riau. Menurut laporan ANTARA, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan pencairan program itu pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pencairan tersebut, tiga nasabah menerima pembiayaan untuk modal usaha. Dua nasabah masing-masing memperoleh Rp12 juta, sedangkan satu nasabah lainnya menerima Rp7 juta.
Dradjad mengatakan, “Hari ini, kita melakukan pencairan untuk Program KPPS dengan bunga 8 persen di Batam. Ini menjadi program untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan, karena para ibu bisa menggunakan pinjaman untuk usaha masing-masing.”
Program KPPS merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan produktif yang terjangkau bagi perempuan yang sudah menjalankan usaha ultra mikro maupun yang baru merintis usaha. Dradjad menyebut Batam dipilih antara lain karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara di kawasan Asia.
Ia mengatakan, “Penguatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.” Dalam program ini, suku bunga ditetapkan sebesar 8 persen dengan bunga tetap per tahun, dengan nilai pinjaman Rp2 juta hingga Rp20 juta.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan pembiayaan melalui kerja sama dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sedangkan Kemenko Bidang Perekonomian mengoordinasikan kebijakan pemerintah. Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan program menyasar perempuan prasejahtera dalam kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data kesejahteraan.
Kindaris menyebut PNM memiliki sekitar 27 ribu nasabah di Batam, tetapi jumlah penerima KPPS di wilayah itu masih menunggu pendataan dan pemeriksaan kesesuaian kriteria. PNM menargetkan pembiayaan bagi 1,7 juta nasabah secara nasional hingga akhir 2026, sementara pemerintah mengalokasikan subsidi bunga atau margin Rp2,62 triliun pada 2026.
Selain pembiayaan, penyalur diwajibkan memberikan pendampingan berkala, termasuk kunjungan minimal sekali dalam dua minggu, edukasi dan literasi keuangan, pelatihan kapasitas usaha, serta pemantauan perkembangan usaha.