
PIHPS Catat Harga Cabai Rawit Rp103.500 per Kg
13 menit yang lalu
Bupati Sangihe menyoroti risiko peredaran rokok ilegal dan pentingnya pengelolaan pajak rokok.
Terbit · 1 min read

Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menyoroti potensi masuknya rokok tanpa pita cukai dan rokok berpita cukai ilegal ke wilayah perbatasan. Menurut laporan Manado Post, ia menyampaikan hal itu dalam sosialisasi peredaran rokok ilegal dan tata kelola pajak rokok di daerah.
Kegiatan berlangsung di Ballroom Tahuna Beach Hotel pada Kamis (12/11/2026) dan dijadwalkan selama dua hari, hingga 13 November 2026. Acara itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johanis Pilat.
Thungari menyebut peredaran rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan negara serta menciptakan persaingan usaha yang merugikan pelaku usaha yang mematuhi ketentuan. Ia mengatakan pengawasan memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, bea cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menurut laporan yang sama, Thungari menilai letak Sangihe yang berbatasan dengan Filipina dan menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan utara membuat pengawasan perlu mendapat perhatian. Ia mengatakan peredaran rokok ilegal sejauh ini belum terlalu menonjol berdasarkan pantauannya, tetapi Kecamatan Marore dan pulau-pulau sekitarnya perlu perhatian khusus.
Selain pengawasan, Thungari menekankan pentingnya pengelolaan penerimaan pajak rokok untuk mendukung kapasitas fiskal daerah. Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dikutip Manado Post mencatat realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok hingga triwulan ketiga 2026 sekitar Rp6,35 miliar.
Thungari berharap sosialisasi itu menjadi ruang berbagi pengalaman antarpemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan cukai serta memperbaiki tata kelola. Ia meminta camat, kapitalaung, dan lurah menyampaikan informasi kepada masyarakat serta membantu pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Kegiatan dibuka Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara June E. Silangen. Hadir pula perwakilan sekretaris daerah kabupaten/kota, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, pelaku usaha, serta para camat dan lurah.