
KIC 2026 Jadi Peluang Promosi Budaya Indonesia
24 menit yang lalu
HPP mewajibkan Bulog membeli jagung saat harga turun, bukan membatasi harga jual petani.
Terbit · 1 min read

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan petani dapat menjual jagung hasil panen dengan harga yang melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan aturan itu tidak melarang petani menjual kepada pihak swasta.
Hermawan menyampaikan penjelasan tersebut dalam pertemuan dengan asosiasi petani di Jakarta, Senin (16/11/2026). Kewajiban membeli jagung sesuai HPP berlaku bagi Perum Bulog, terutama ketika harga di tingkat petani melemah.
Hermawan menyebut ketentuan HPP untuk jagung pipilan kering tercantum dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025, yang kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026. Harga acuan pembelian di tingkat petani paling rendah Rp5.500 per kilogram untuk jagung dengan kadar air 18-20 persen; kadar aflatoksin tidak menjadi persyaratan.
Untuk penyerahan di gudang Bulog, HPP jagung dalam kemasan Rp6.400 per kilogram. Syarat mutunya mencakup kadar air paling tinggi 14 persen serta kandungan aflatoksin tidak lebih dari 50 bagian per miliar. HPP jagung curah dengan persyaratan kadar air dan aflatoksin yang sama sebesar Rp6.250 per kilogram.
Hermawan mengatakan Bulog wajib menyerap jagung ketika harga domestik turun, terutama saat panen raya. Jika harga pasar berada di atas harga yang ditetapkan pemerintah, pihak swasta dapat membeli hasil panen petani.
Bapanas mencatat Bulog menyerap 240,7 ribu ton jagung produksi dalam negeri hingga pertengahan November 2026. Penyerapan pada Oktober mencapai 2.308 ton, sedangkan pada 1-15 November 2026 tercatat 3.443 ton.
Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember Jumantoro mengatakan petani sempat khawatir surat edaran tersebut membuat pedagang enggan membeli jagung karena takut terkena sanksi. Setelah memperoleh penjelasan Bapanas, ia menilai kekhawatiran itu timbul akibat kesalahpahaman.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan penindakan terkait pelanggaran harga ditujukan kepada distributor dan produsen besar. Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026 memuat sanksi administratif dan ketentuan pidana untuk pelanggaran di bidang pangan.