
Mike Waltz Bahas Pelucutan Senjata Hizbullah
20 menit yang lalu
Aturan baru mencakup tahap mencari kerja, masa bekerja, hingga pemenuhan hak setelah hubungan kerja berakhir.
Terbit · 2 min read

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pelindungan tenaga kerja perlu diberikan sejak seseorang mencari pekerjaan hingga hubungan kerjanya selesai. Cakupan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (18/11/2026), Afriansyah menyebut aturan tersebut menjadi dasar pelindungan di berbagai tahap hubungan kerja. Ia menjelaskan ketentuan sebelum bekerja mencakup penyediaan informasi dan pelaporan lowongan.
Menurut Afriansyah, pengaturan informasi lowongan bertujuan mencegah percaloan, penipuan, dan penyebaran tawaran kerja palsu. Penempatan tenaga kerja juga harus dilakukan secara adil, terbuka, objektif, dan tanpa diskriminasi.
Aturan itu, kata dia, memberi perhatian kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta warga di daerah tertinggal agar memiliki peluang yang setara untuk bekerja. Pemerintah juga mengatur pemagangan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan perusahaan.
Ketentuan pemagangan meliputi kejelasan status peserta dan batas waktu paling lama enam bulan. Peserta juga berhak atas uang saku, sertifikat, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Afriansyah mengatakan perusahaan perlu menjadikan pemagangan sebagai proses belajar dan peningkatan kemampuan, bukan pengganti tenaga kerja. Setelah seseorang bekerja, aturan mencakup kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan.
Ia juga menegaskan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak pekerja, bukan sekadar urusan administrasi. Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Ketika hubungan kerja berakhir, negara tetap menjamin pemenuhan hak pekerja, termasuk ganti kerugian dan akses jaminan sosial. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sementara sejumlah kebijakan yang dinilai efektif tetap dipertahankan.
Kebijakan yang dilanjutkan antara lain kompensasi satu bulan upah bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu setelah kontrak berakhir dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Indah mengatakan aturan tersebut mengatur pelindungan dari sebelum seseorang bekerja hingga setelah hubungan kerja selesai, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.