
Pemerintah Usulkan Penguatan Peran Kadin dalam RUU
20 menit yang lalu
Indeks konsumen meningkat, tetapi BI menilai kemampuan masyarakat melindungi diri masih kritis.
Terbit · 2 min read

Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) Indonesia pada 2026 mencapai 77,03 persen, naik 12,36 poin dari 64,67 persen pada 2023. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyatakan kemampuan konsumen melindungi diri masih berada dalam kategori kritis.
Filianingsih memaparkan hasil itu di Jakarta pada Senin (16/11/2026), saat kegiatan GEBER PK 2027 berlangsung. BI menyelenggarakan survei itu dalam siklus tiga tahunan untuk menilai pengetahuan, sikap, serta kebiasaan konsumen sebelum dan ketika memakai layanan sistem pembayaran.
Ia mengatakan kenaikan indeks menunjukkan konsumen semakin mampu mengenali risiko, mempertimbangkan pilihan, dan berhati-hati saat bertransaksi. Capaian itu juga sejalan dengan edukasi serta penguatan perlindungan konsumen yang telah dijalankan.
Namun, BI masih melihat kelemahan dalam perilaku transaksi aman dan pemahaman masyarakat tentang cara memperjuangkan haknya. Survei juga mencatat kemungkinan kesenjangan tingkat keberdayaan antara kelompok masyarakat maupun wilayah.
Filianingsih menilai program perlindungan selanjutnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan risiko di setiap wilayah. Ia mengingatkan edukasi saja tidak memadai menghadapi kejahatan digital yang kian canggih.
“Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan. Kalau konsumen yang sudah pintar menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih itu saja tidak cukup,” kata Filianingsih. BI akan memakai hasil indeks tersebut untuk memperkuat kebijakan dan pengawasan serta menetapkan sasaran wilayah dan prioritas program GEBER PK.
Dicky Kartikoyono, pejabat OJK yang membidangi pengawasan perilaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen, mengatakan perlindungan konsumen turut menjadi perhatian dalam proses Indonesia menuju keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut Dicky, ekosistem perlindungan konsumen Indonesia akan ditinjau dan dinilai oleh OECD dalam satu tahun ke depan.
Tim OECD dijadwalkan mengumpulkan informasi di Indonesia pada 8–11 Desember 2026. Sebelumnya, Indonesia telah menyerahkan kuesioner sekitar 100 halaman pada Agustus; hasil peninjauan itu dijadwalkan diumumkan pada November tahun berikutnya.
Dicky mengatakan penilaian tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat perlindungan di tengah layanan keuangan digital yang semakin kompleks. Risiko dapat melibatkan berbagai pihak, dari bank dan penyedia jasa pembayaran hingga platform digital, perusahaan telekomunikasi, pedagang, serta pihak ketiga; karena itu, perlindungan perlu mencakup tahap perancangan layanan, transaksi, dan penanganan pengaduan.