
Jakarta Selatan Catat Nihil Penyimpangan Dana BOS dan BOP
19 menit yang lalu
Usulan pemerintah mencakup kemitraan usaha besar-UMKM dan perluasan keanggotaan Kadin.
Terbit · 1 min read

Pemerintah mengusulkan penambahan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan revisi undang-undang tentang Kadin.
Usulan itu disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin. DIM diserahkan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
Budi mengatakan pemerintah mendukung keterlibatan Kadin dalam pelatihan vokasi, penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, transformasi digital, promosi investasi, serta pembinaan hubungan antara pengusaha dan pekerja.
Pemerintah juga mengusulkan Kadin membantu memberikan keanggotaan kepada pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus izin perusahaan. Usulan ini diharapkan memperluas anggota dan jangkauan organisasi, terutama di kalangan UMKM.
RUU tersebut merupakan inisiatif DPR untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Pemerintah menugaskan enam menteri untuk mewakilinya dalam pembahasan bersama DPR, termasuk menteri yang membidangi investasi, perindustrian, perdagangan, UMKM, sekretariat negara, dan hukum.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyatakan Kadin perlu menjembatani kepentingan dunia usaha dengan kebijakan pemerintah dan memperkuat hubungan antara perusahaan besar dan UMKM.
Adisatrya mengatakan UMKM masih menghadapi kendala produktivitas, akses pasar, dan pemenuhan standar global. Menurut dia, dukungan diperlukan agar daya saing UMKM meningkat.