
Prudential Perkuat AI dengan Pengamanan Data
17 menit yang lalu
BI dan OJK menandatangani pedoman koordinasi sengketa, sementara OJK menyiapkan aplikasi untuk memeriksa risiko penipuan digital.
Terbit · 1 min read

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani petunjuk pelaksanaan kerja sama untuk menangani sengketa konsumen. Kedua lembaga juga menyiapkan penguatan perlindungan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital.
Penandatanganan berlangsung di Jakarta pada Senin (16/11/2026), dalam Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2026/2027. Pedoman itu mengatur koordinasi penyelesaian sengketa sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan perlindungan konsumen perlu diperkuat seiring transaksi digital yang makin dekat dengan kegiatan sehari-hari. Ia menyebut edukasi, peringatan dini, pencegahan oleh penyelenggara, dan koordinasi antarlembaga sebagai unsur yang perlu ditingkatkan.
BI mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran melindungi konsumen. Menurut Filianingsih, perlindungan perlu menjadi bagian dari pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan agar inovasi pembayaran tidak mengabaikan keamanan pengguna.
Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027 akan berfokus pada tiga pilar: pemberdayaan konsumen, penguatan perlindungan, dan aksi kolaboratif. BI juga menekankan keamanan transaksi, keterbukaan informasi, serta penanganan pengaduan yang efektif.
Dari sisi OJK, Anggota Dewan Komisioner Dicky Kartikoyono mengatakan lembaganya mengembangkan aplikasi anti-penipuan bersama para pemangku kepentingan. Aplikasi itu dirancang agar masyarakat dapat memeriksa nomor telepon, tautan, dan rekening tujuan transfer yang mungkin terkait penipuan.
Dicky mengatakan aplikasi tersebut masih dalam proses uji coba terbatas. Pengembangannya akan mengintegrasikan basis data kementerian, lembaga, dan asosiasi, serta melibatkan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.
Pada tahap awal, aplikasi akan membantu pengguna memeriksa informasi yang masuk daftar hitam maupun daftar putih. OJK juga mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan untuk menganalisis keterkaitan nomor, rekening, dan pihak yang berpotensi terlibat dalam penipuan.