
Kementan Salurkan Benih Padi untuk 4.966 Hektare
20 menit yang lalu
BKPM menyebut kemitraan, legalitas usaha, dan akses rantai pasok sebagai fokus penguatan UMKM.
Terbit · 1 min read

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong investasi menjadi sarana memperkuat kemandirian ekonomi UMKM, termasuk usaha yang dijalankan penyandang disabilitas. Dalam diskusi daring di Jakarta pada Rabu (18/11/2026), hal itu disampaikan Noor Sona Maesana Mushonnif, pejabat yang menangani percepatan hilirisasi dan peningkatan pengusaha nasional.
Sona mengatakan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 menempatkan UMKM milik penyandang disabilitas, serta UMKM yang mempekerjakan mereka, sebagai pihak yang diprioritaskan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Ia menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat usaha nasional, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperluas kesempatan ekonomi yang inklusif melalui investasi dan hilirisasi.
Menurut Sona, manfaat hilirisasi perlu menjangkau UMKM dan pengusaha nasional di berbagai wilayah, termasuk daerah, bukan hanya menghasilkan nilai tambah di pabrik dan kawasan industri.
Investasi baru, kata dia, memunculkan kebutuhan perusahaan terhadap berbagai barang dan jasa. Kebutuhan itu antara lain makanan dan minuman, seragam, kemasan, kebersihan, perawatan, serta tenaga kerja lokal terampil.
BKPM menyiapkan penguatan usaha nasional melalui investasi inklusif. Salah satu fokusnya ialah mempercepat kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM, baik yang terkait penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.
Sona juga menekankan pentingnya mendorong UMKM mitra memiliki badan usaha dan terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS). Langkah lain yang disebutnya ialah menghubungkan UMKM dengan rantai pasok perusahaan atau investasi di daerah.