
FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Modal RI
19 menit yang lalu
Pengesahan dijadwalkan dalam rapat paripurna setelah DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama.
Terbit · 1 min read

DPR dijadwalkan mengesahkan rancangan aturan perampasan aset untuk perkara korupsi dan tindak pidana lain. Ketua Panitia Kerja RUU tersebut, Habiburokhman, menyatakan pengesahan direncanakan berlangsung dalam rapat paripurna.
Rapat itu dijadwalkan pada Kamis (19/11/2026), setelah DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan tingkat pertama. Keduanya sepakat meneruskan pembahasan ke tingkat kedua dalam paripurna.
Habiburokhman mengonfirmasi rencana rapat tersebut pada Rabu (18/11/2026). Ia menjawab, “Iya (rapat paripurna besok),” saat ditanya mengenai agenda itu.
Dalam laporannya, Habiburokhman menyebut panja membahas 397 daftar inventarisasi masalah. Jumlah itu terdiri atas 160 poin tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 yang dihapus, dan 18 substansi baru.
Sepuluh pokok pengaturan yang dibahas mencakup asas, ruang lingkup tindak pidana, jenis dan kriteria aset yang dapat dirampas, serta penegasan bahwa ancaman pidana tetap berlaku. Ketentuan itu juga memasukkan ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.
Rancangan tersebut mengatur tahapan perampasan aset tanpa putusan pidana, dari penelusuran dan pemblokiran hingga pemeriksaan pengadilan serta pelaksanaan putusan. Habiburokhman juga memaparkan perlindungan bagi pihak ketiga beriktikad baik dan upaya mengembalikan aset kepada korban.
Pokok lainnya meliputi pengelolaan aset oleh badan yang kompeten, pengawasan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, serta pemakaian sistem informasi yang transparan dan akuntabel. RUU itu juga mengatur pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat luas.