
Meutya Hafid Tekankan Akurasi Informasi Pemerintah
22 menit yang lalu
Penyaluran FLPP mulai pulih setelah terkendala perizinan dan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah subsidi.
Terbit · 1 min read

BP Tapera memperkuat koordinasi dengan perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026. Upaya itu dilakukan di tengah pemulihan penyaluran setelah sempat turun pada paruh pertama tahun ini.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut, realisasi pada triwulan I turun 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan berlanjut pada triwulan II sebesar 24,8 persen, terutama karena hambatan perizinan dan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah subsidi.
Pada triwulan ketiga, penyaluran mencapai 73.477 unit, naik 8,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Heru mengatakan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mulai berjalannya proses perizinan membantu mendorong pemulihan.
Hingga 17 November 2026, realisasi penyaluran pada triwulan IV tercatat 42.015 unit, tumbuh 25,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Heru menyatakan penerbitan RTRW di tingkat provinsi dan kabupaten/kota turut membantu mengurai kendala perizinan lahan.
Catatan BP Tapera pada 17 November 2026 pukul 10.20 WIB menunjukkan pembiayaan FLPP telah mencapai Rp25,80 triliun untuk 207.023 unit. Angka tersebut setara 59,15 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit.
BTN menjadi bank penyalur dengan realisasi terbesar, yakni 89.481 unit, disusul Bank Syariah Nasional sebanyak 49.193 unit dan BRI sebanyak 29.592 unit. Di antara asosiasi pengembang, REI mencatat 87.317 unit, APERSI 58.592 unit, dan HIMPERRA 28.405 unit.
Jawa Barat mencatat penyaluran terbanyak, sebanyak 46.044 unit, diikuti Jawa Tengah dengan 18.928 unit dan Sulawesi Selatan 17.646 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta evaluasi kinerja yang transparan dan setara, termasuk terhadap perbankan, pengembang, pemerintah, dan BP Tapera, serta membuka ruang bagi publik untuk mengoreksi data yang keliru.