
MIS Melaju ke Final DBL Sulut 2026
57 menit yang lalu
Rakornas membahas perluasan akses keuangan, termasuk pembiayaan bagi nelayan dan UMKM di Sangihe.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan Manado Post, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026. Perluasan akses pembiayaan bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian terkait kebutuhan masyarakat Sangihe.
Rakornas berlangsung di JI Expo Jakarta, Kamis (22/10/2026), dan dihadiri kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.”
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga jasa keuangan untuk membahas perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Kebutuhan pembiayaan di Sangihe berkaitan dengan kegiatan ekonomi di sektor perikanan, pertanian, perdagangan, dan UMKM. Nelayan memerlukan dukungan untuk kegiatan melaut, petani membutuhkan modal untuk meningkatkan produktivitas, sedangkan UMKM memerlukan permodalan untuk mengembangkan usaha.
Laporan itu juga menyebut perluasan akses tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan. Informasi, pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan, dan kemudahan menjangkau lembaga jasa keuangan turut menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Tantangan geografis sebagai daerah kepulauan dengan pulau-pulau terluar disebut memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan. Bulahari mengatakan, “Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif, serta mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan formal secara tepat.”
Dalam laporan itu, kehadiran Bulahari disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudahan memperoleh pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat di pulau-pulau merupakan hal yang perlu diwujudkan melalui agenda tersebut.
Download the Hive app for live alerts and offline reading.