
Ekspor Kulit dan Alas Kaki Capai Rp131,66 Triliun
13 menit yang lalu
Ia menilai rokok ilegal mengganggu persaingan usaha dan meminta pemerintah membuka jalan bagi pelaku untuk berizin.
Terbit · 1 min read

Chusnunia Chalim, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menyatakan dukungan terhadap upaya Kementerian Perindustrian menekan peredaran rokok ilegal. Ia menilai penindakan diperlukan untuk menjaga persaingan di industri tembakau.
Dalam keterangan di Jakarta pada Sabtu (14/11/2026), Chusnunia mengaitkan maraknya rokok ilegal dengan persaingan usaha yang tidak sehat. Ia merujuk survei rokok tercecer yang mencatat peredaran rokok ilegal mencapai 10,77 persen di beberapa kota besar di Indonesia.
Chusnunia mengatakan produsen rokok resmi menanggung cukai, sementara rokok ilegal tidak menghadapi beban yang sama. “Pelaku industri rokok legal yang telah membayar cukai dan berkontribusi maksimal tentunya merasa dirugikan dan tertekan oleh gempuran rokok ilegal yang tidak tersentuh beban yang sama,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta lembaga terkait dalam menindak rokok ilegal selama 2026. Hingga Oktober tahun itu, DJBC menyita 1,7 miliar batang rokok ilegal.
Jumlah sitaan tersebut meningkat sekitar 80 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Selain penindakan, Chusnunia meminta pemerintah mendampingi pelaku usaha rokok ilegal dan mempermudah akses perizinan agar mereka dapat beralih ke usaha resmi. Ia menyampaikan langkah itu sebagai upaya lain untuk menangani peredaran rokok ilegal.
Menurut Chusnunia, pertumbuhan industri rokok ilegal dapat menekan produksi usaha legal. Dampaknya, kata dia, berisiko meluas menjadi pengurangan jam kerja dan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja industri hasil tembakau.
Ia juga menyebut penurunan produksi pabrik resmi dapat mengurangi permintaan dan penyerapan tembakau serta cengkeh dari petani lokal. Chusnunia mendesak pemerintah menindak rokok ilegal dan menjaga iklim usaha tetap sehat.