
Rektor UIN Jakarta Ajak Sikapi Dinamika Politik
16 menit yang lalu
Bimo Wijayanto menyebut kajian pajak kekayaan menjadi kewenangan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
Terbit · 1 min read

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menanggapi usulan penerapan pajak kekayaan di Indonesia. Menurut laporan CNBC Indonesia, Bimo menyatakan kajian atas usulan tersebut menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.
Bimo menyampaikan tanggapan itu dalam pertemuan media Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia pada Jumat (13/11/2026). Ia mengatakan Ditjen Pajak berpegang pada kerangka aturan dan ketentuan yang berlaku.
Bimo menyebut saat ini belum ada pemajakan atas kekayaan. Menurut dia, perumusan kebijakan perlu mengidentifikasi konsep kekayaan, penghasilan, dan aset secara cermat.
Ia mengatakan akumulasi aset berasal dari penghasilan yang telah dikenai pajak. Bimo menyatakan akan mendukung kajian apabila ada arahan untuk melakukannya.
Bimo menambahkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dapat memberikan jawaban lebih tepat mengenai apakah kajian tersebut telah dilakukan. Dalam laporan yang sama, CNBC Indonesia menyebut usulan pajak kekayaan sebelumnya disampaikan Center of Economic and Law Studies (Celios).
Celios menilai rasio pajak Indonesia, berdasarkan nota keuangan APBN 2026, tidak mencapai 10 persen selama satu dekade terakhir. Celios juga menyebut target rasio pajak dalam APBN 2027 sebesar 9,26 persen.
Celios berpendapat rendahnya penerimaan pajak tidak selalu perlu dijawab dengan menaikkan beban pajak yang dinilai regresif. Lembaga itu mengusulkan skema progresif yang menghitung kekayaan individu setelah dikurangi kewajiban, serta menyatakan pajak kekayaan berbeda dari pajak penghasilan.
Menurut perhitungan Celios, tarif 1–2 persen terhadap individu dengan kekayaan lebih dari Rp84 miliar berpotensi menambah penerimaan hingga Rp142,2 triliun per tahun. Celios menyebut 58 persen kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia berasal dari ekstraksi sumber daya alam; lembaga itu menilai pajak kekayaan ditujukan agar kelompok yang memperoleh manfaat besar dari pertumbuhan ekonomi turut memikul tanggung jawab fiskal lebih besar.