
Dirjen Pajak Tanggapi Usulan Pajak Kekayaan
11 menit yang lalu
Asep Saepudin Jahar meminta masyarakat menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa di tengah dinamika politik.
Terbit · 1 min read

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Asep Saepudin Jahar mengajak masyarakat menyikapi dinamika politik dengan bijaksana dan mengutamakan kepentingan bangsa. Menurut laporan ANTARA, ajakan itu disampaikan seiring pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Asep menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta, Jumat (13/11/2026), menurut laporan ANTARA. Ia menilai dinamika politik merupakan bagian dari perjalanan demokrasi yang perlu disikapi dengan kedewasaan, ketenangan, dan tanggung jawab kebangsaan.
Ia mengatakan perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan itu tidak seharusnya berkembang menjadi permusuhan, perpecahan, atau ancaman terhadap persatuan.
“Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita jaga,” kata Asep. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga persaudaraan, saling menghormati, dan bertanggung jawab atas keutuhan bangsa.
Asep menegaskan, persoalan ketatanegaraan perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Ia meminta semua pihak menghormati proses kelembagaan dan memberi ruang bagi institusi negara menjalankan kewenangannya sesuai peraturan.
Menurut Asep, kepentingan negara perlu didahulukan daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau politik jangka pendek. Ia menyebut jabatan dan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Ia mengajak masyarakat kembali memperhatikan persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Asep juga meminta masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan mandat konstitusional dan program pembangunan.
Asep mengatakan dukungan terhadap pemerintah perlu disertai partisipasi dan pengawasan publik. Ia menilai kritik yang objektif, konstruktif, dan berdasarkan fakta diperlukan untuk memperbaiki kebijakan serta memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan rakyat. Ia juga mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.