
Spy x Family Lanjut ke Musim Keempat dan Film
14 menit yang lalu
IAPI menilai audit independen dapat melengkapi pengawasan dan memberi keyakinan tambahan atas kepatuhan transaksi syariah.
Terbit · 2 min read

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mendorong audit independen untuk menilai kepatuhan transaksi lembaga keuangan syariah. Menurut laporan ANTARA, Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo menyampaikan dorongan itu dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tarkosunaryo mengatakan pemeriksaan eksternal dibutuhkan untuk melengkapi pengawasan oleh manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan auditor internal. Ia menyebut pendekatan empat pilar tata kelola yang dikembangkan Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI), yakni manajemen, DPS, audit internal syariah, dan audit eksternal syariah.
Menurut laporan yang sama, Tarkosunaryo membedakan audit laporan keuangan dari pemeriksaan kepatuhan syariah. Audit laporan keuangan menilai kewajaran penyajian informasi, sedangkan pemeriksaan kepatuhan menilai kesesuaian proses transaksi dengan ketentuan dan fatwa yang berlaku.
Ia mengatakan belum ada pihak eksternal yang memberikan penilaian independen tentang sejauh mana transaksi mematuhi prinsip syariah.
Sebagai ilustrasi, Tarkosunaryo menyebut akad murabahah, yaitu transaksi jual beli yang dalam perbankan syariah mensyaratkan bank memiliki barang terlebih dahulu, setidaknya secara prinsip, sebelum menjualnya kepada nasabah. Pemeriksaan dapat menilai kesesuaian pelaksanaan akad dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, bukan hanya melihat catatan hasil transaksi.
Contoh tersebut menggambarkan objek pemeriksaan, bukan temuan pelanggaran pada bank tertentu. Tarkosunaryo juga membedakan audit transaksi dari kaji ulang ekstern tata kelola syariah yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena kaji ulang itu berfokus pada efektivitas proses dan fungsi tata kelola.
Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 mewajibkan bank umum syariah dan unit usaha syariah menjalani kaji ulang ekstern tata kelola syariah paling sedikit sekali dalam tiga tahun. Pemeriksaan oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik terdaftar di OJK itu mencakup efektivitas fungsi DPS, kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan tindak lanjut temuan ketidakpatuhan.
Periode pertama kaji ulang berlangsung sejak Juli 2024 hingga Juni 2027, dan laporan hasilnya harus disampaikan kepada OJK paling lambat dua bulan setelah periode berakhir. Data OJK yang dikutip ANTARA mencatat pangsa pasar perbankan syariah naik dari 7,44 persen pada Agustus menjadi 7,53 persen pada September 2026; pembiayaan pada September mencapai Rp757,32 triliun dan dana pihak ketiga Rp853,75 triliun.
Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI Tubagus Manshur mengatakan pemeriksaan kepatuhan syariah dan audit laporan keuangan memiliki fungsi berbeda tetapi dapat saling mendukung. Menurutnya, temuan pemeriksaan kepatuhan dapat memengaruhi opini audit laporan keuangan jika berdampak penting.