
Wenger Pertimbangkan Tantang Infantino di FIFA
17 menit yang lalu
Konferensi di Turki menyoroti pengurangan emisi, pendanaan, dan pelaksanaan komitmen iklim.
Terbit · 2 min read

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 dimulai di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026), dengan hampir 200 negara membahas penanganan krisis iklim. Menurut laporan CNBC Indonesia, konferensi berlangsung hingga 20 November 2026 dan berfokus pada percepatan aksi iklim, pengurangan emisi, serta pendanaan.
Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip Emissions Gap Report 2026 dari Program Lingkungan PBB (UNEP), kenaikan suhu global diperkirakan melampaui ambang 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri. Jika seluruh komitmen pengurangan emisi negara dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) dijalankan, suhu bumi diperkirakan tetap berpotensi meningkat sekitar 2,6 derajat Celsius sepanjang abad ini.
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan komitmen iklim, termasuk pengurangan emisi, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, pendanaan, dan dukungan teknologi bagi negara berkembang. Perjanjian Paris, yang disepakati pada COP21 tahun 2015, menetapkan tujuan membatasi kenaikan suhu jauh di bawah 2 derajat Celsius dan mengupayakan batas 1,5 derajat Celsius.
Menurut laporan CNBC Indonesia yang merujuk UNEP pada 5 November 2026, tujuh isu diperkirakan menjadi sorotan COP31, mulai dari menjaga kenaikan suhu sedekat mungkin dengan 1,5 derajat Celsius hingga transisi energi bersih, pengelolaan sampah, dan kerja sama internasional.
Menurut Emissions Gap Report 2026 yang dikutip CNBC Indonesia, emisi gas rumah kaca global mencapai 58,4 miliar ton setara karbon dioksida pada 2025, relatif tidak berubah dari 2024. Dalam satu dekade, 63 negara menurunkan emisi total 1,8 miliar ton, sementara emisi di 124 negara lainnya meningkat 7,2 miliar ton.
Laporan CNBC Indonesia yang mengutip laporan UNEP yang sama menyebut kapasitas listrik energi terbarukan global tumbuh tiga kali lebih cepat daripada proyeksi kebijakan pada 2015, sedangkan pengembangan tenaga surya mencapai tujuh kali perkiraan sebelumnya. Untuk membatasi pelampauan suhu 1,5 derajat Celsius serendah mungkin, emisi perlu turun 45 persen pada 2035 dibandingkan 2025; pelaksanaan penuh komitmen NDC diperkirakan hanya menghasilkan penurunan 11–15 persen.
Indonesia membawa agenda transisi energi, pendanaan iklim, dan penguatan pasar karbon. CNBC Indonesia, mengutip Badan Komunikasi Pemerintah pada 5 November 2026, menyebut delegasi dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo dengan tema Indonesia: Mewujudkan Solusi Iklim dalam Skala Besar.
Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip UNEP, Indonesia termasuk enam anggota G20 yang berpeluang mencapai target NDC tanpa syarat pada 2030 berdasarkan kebijakan saat ini. Dalam Second NDC yang disampaikan pada Oktober 2025, Indonesia menetapkan target emisi 1,26–1,49 miliar ton setara karbon dioksida pada 2035 serta sasaran emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
Laporan UNEP yang sama memperkirakan proyeksi emisi Indonesia pada 2035 sekitar 273 juta ton setara karbon dioksida per tahun lebih rendah dibandingkan tingkat emisi berdasarkan target NDC 2030; angka tersebut merupakan perbandingan target, bukan realisasi penurunan emisi. Pemerintah merencanakan penambahan kapasitas energi baru dan terbarukan sebesar 42,6 gigawatt hingga 2034 serta pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GWp.
Indonesia juga memprioritaskan akses pendanaan iklim, transfer teknologi, dan kerja sama pasar karbon internasional. Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip pemerintah, Paviliun Indonesia bertema Rumah Solusi Iklim menyiapkan 67 sesi dialog serta peluang penandatanganan nota kesepahaman dengan mitra internasional.