
PU Siapkan Jalan Pantura Ramah Pengendara Motor
18 menit yang lalu
Pembahasan RUU Migas dinilai menjadi peluang memperkuat jaminan pasokan dan tata kelola gas bumi untuk industri domestik.
Terbit · 2 min read

Ahmad Heri Firdaus, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai RUU Migas dapat menjadi jalan memperkuat jaminan pasokan dan pengelolaan gas bumi bagi industri dalam negeri.
Dalam diskusi tentang arah kebijakan gas industri di Jakarta, Kamis (19/11/2026), Heri menyampaikan pandangan soal daya saing. “Jadi ini merupakan isu daya saing, bukan lagi isu sekadar energi atau bahan baku, tapi ini sangat berperan vital dalam mempengaruhi daya saing,” ujar Heri.
Menurut Heri, Indonesia memiliki sumber daya gas yang besar, tetapi kelimpahan itu belum menjamin kebutuhan industri terpenuhi. Tantangan utamanya terletak pada penyaluran gas dari sumber produksi ke pengguna. Pada kondisi tertentu, biaya distribusi gas dapat lebih mahal daripada harga gasnya.
Oleh sebab itu, jaminan soal pasokan, harga, kesinambungan, serta mutu gas dinilai ikut menentukan daya saing industri. Menurut Heri, alokasi gas sebaiknya tidak ditentukan hanya oleh besarnya konsumsi suatu sektor. Pemerintah juga harus melihat peran gas sebagai bahan baku, sejauh mana bisa digantikan, dan efeknya pada rantai pasok.
Pendekatan itu dinilai penting bagi industri yang menjadikan gas bumi bahan baku utama, seperti pupuk yang berkaitan langsung dengan pertanian dan ketahanan pangan. Soal RUU Migas, Heri menilai regulasi itu bisa dipakai untuk mengunci jaminan pasokan gas domestik.
Per Agustus 2026, RUU Migas sudah disetujui menjadi inisiatif DPR dan sedang dibahas, dengan target disahkan pada akhir tahun. Heri menyoroti perlunya penguatan pengutamaan kebutuhan domestik, penataan kelembagaan, dan ukuran yang jelas untuk penerimaan negara serta manfaat daerah penghasil. Ia menambahkan detail teknis soal alokasi, kontrak, harga, dan sanksi bisa diatur konsisten melalui aturan turunan.
Nugroho Christijanto, Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), menyebut industri pupuk perlu jaminan gas pada lima hal: alokasi, harga, infrastruktur dan distribusi, akses, serta kepastian kebijakan dan kelembagaan. APPI mendorong kepastian alokasi gas untuk industri pupuk diperkuat lewat payung hukum.
Menurut Nugroho, industri pupuk memakai gas bumi sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk bernilai tambah, bukan cuma sebagai sumber energi. Dengan teknologi saat ini, peran gas bumi dalam produksi pupuk belum mudah digantikan. Jika pasokan terganggu, efisiensi pabrik bisa tertekan dan biaya produksi naik sehingga daya saing pupuk melemah.
APPI menilai pembahasan RUU Migas menjadi peluang menegaskan pemanfaatan gas bumi untuk industri strategis, termasuk pupuk.
Kementerian Perindustrian mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang proindustri dan pemanfaatan gas bumi dengan prioritas kebutuhan dalam negeri. Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo meminta sektor industri ditempatkan sebagai prioritas dalam pemanfaatan gas. Ia tidak ingin urutan prioritas justru menempatkan industri di posisi terakhir saat pasokan terbatas.
Dampak positif HGBT terhadap industri pada 2020–2025 tercatat Rp592,89 triliun menurut Kemenperin. Nilai itu mencakup kenaikan penjualan Rp351,98 triliun, penerimaan pajak Rp38,3 triliun, investasi Rp158,68 triliun, dan penghematan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.