
Ferry Juliantono Buka Forum Bisnis Pesantren Nusantara
18 menit yang lalu
Pemerintah Kota Bima menyusun Rencana Umum Penanaman Modal 2026–2035 untuk mengarahkan investasi dan membuka lapangan kerja.
Terbit · 2 min read

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) periode 2026–2035 menjadi peta jalan investasi yang disiapkan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dokumen itu menjadi acuan arah kebijakan investasi sekaligus upaya mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, mendorong pertumbuhan, dan membuka lapangan kerja.
Penyusunan RUPM dibahas dalam diskusi kelompok terarah (FGD) di Aula Maja Labo Dahu, Kota Bima, Kamis (19/11/2026). Forum itu dibuka Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bima Supratman dan melibatkan sejumlah pihak terkait.
Supratman menegaskan penyusunan RUPM mesti bertumpu pada pemetaan potensi ekonomi daerah dengan memperhatikan data serta kondisi aktual tiap sektor unggulan. "Potensi ekonomi Kota Bima harus dipetakan secara jelas, mulai dari sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, pertanian, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta sektor lainnya yang memiliki peluang untuk dikembangkan," katanya.
Menurut dia, arah kebijakan penanaman modal perlu dirancang terintegrasi agar memberi kepastian kepada investor dan tetap mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan mutu pelayanan perizinan, memangkas proses birokrasi sesuai ketentuan, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Ia berharap seluruh perangkat daerah terkait membangun pola kerja yang responsif terhadap pelaku usaha dan calon investor. "Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi dunia usaha, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Supratman menekankan investasi di Kota Bima harus berdampak nyata pada perekonomian warga, terutama lewat penciptaan lapangan kerja, kenaikan pendapatan, dan terbukanya peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena itu, keterlibatan UMKM, tenaga kerja lokal, koperasi, serta pelaku ekonomi masyarakat dinilai penting dalam arah kebijakan penanaman modal.
Selain manfaat ekonomi, ia mengingatkan pengembangan investasi mesti memperhatikan keberlanjutan lingkungan, termasuk kemampuan lingkungan menampung beban, penataan ruang, ketersediaan sumber daya alam, dan kepentingan warga. Penyusunan RUPM juga diminta diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta program dan kegiatan perangkat daerah.
"Jangan sampai RUPM disusun dengan baik, tetapi tidak menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan," katanya.
Forum penyusunan RUPM melibatkan perwakilan DPMPTSP Provinsi NTB, para kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, camat, lurah, serta pelaku usaha dan investor. Melalui dokumen itu, Pemkot Bima berharap arah pengembangan investasi menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.