
Mengapa Sebagian Orang Curhat kepada AI
18 menit yang lalu
Kedua negara menyiapkan metodologi dan pedoman JCM untuk proyek karbon hutan, gambut, dan mangrove.
Terbit · 1 min read

Indonesia dan Jepang menyiapkan perdagangan karbon sektor kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM). Kerja sama itu ditujukan untuk mendukung proyek pengurangan emisi sekaligus menarik investasi bagi pelestarian hutan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menyampaikan hal tersebut dalam panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11/2026).
Laksmi mengatakan JCM tidak hanya berfokus pada penerbitan kredit karbon, tetapi juga pada investasi berkelanjutan untuk menjaga hutan Indonesia. Ia menyebut Indonesia memiliki lahan gambut dan mangrove di kawasan hutan, yang menjadi pembeda dibandingkan mitra Jepang lainnya.
Kedua negara akan merancang metodologi bersama untuk menghitung kredit karbon dari proyek kehutanan, terutama yang berkaitan dengan gambut dan mangrove. Metodologi itu diharapkan memberi standar yang jelas dan memenuhi ketentuan nasional maupun internasional.
Jepang memperkirakan skema JCM dapat menghimpun pengurangan emisi sekitar 100 juta ton CO2 hingga 2030. Laporan Quantum Commodity Intelligence memperkirakan harga kredit karbon JCM dari proyek berbasis alam sebesar 25–28 dolar AS per ton, sehingga nilai pasarnya berpotensi mencapai 2,5–2,8 miliar dolar AS atau setara Rp40–44,8 triliun.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Ilham menyebut Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare gambut dan 3,46 juta hektare mangrove. Dari luasan mangrove tersebut, sekitar 2,73 juta hektare berada di kawasan hutan.
Ilham menjelaskan proyek JCM masih memerlukan metodologi penghitungan emisi, sistem pengukuran dan pemeriksaan hasil, serta perlindungan lingkungan dan sosial. Persiapan itu diperlukan agar pengurangan emisi dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sebelum menjadi kredit karbon.
Kotaro Shimizu, pejabat yang menjabat Deputi Direktur Jenderal Badan Kehutanan di Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, mengatakan penyusunan pedoman JCM untuk kehutanan dan lahan gambut tengah dilakukan oleh kedua negara. Jepang berencana menugaskan seorang tenaga ahli JICA ke Kementerian Kehutanan untuk membantu persiapan pelaksanaan awal.