
Hakan Fidan Peringatkan Potensi Operasi Israel ke Suriah
10 menit yang lalu
Partai Yashar membuka pembicaraan dengan Likud setelah pemilu Israel gagal menghasilkan mayoritas.
Terbit · 1 min read

Gadi Eisenkot, pemimpin oposisi Israel, mengundang Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membahas pembentukan pemerintahan baru. Undangan itu disampaikan pada Sabtu (21/11/2026), dengan pertemuan awal dijadwalkan berlangsung pada Minggu.
Eisenkot mendapat mandat dari presiden untuk membentuk pemerintahan pengganti Netanyahu. Ia memiliki waktu hingga bulan depan, setelah pemilu pada Oktober tidak menghasilkan mayoritas yang diperlukan.
Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot menyatakan pembicaraan tersebut mencerminkan upaya membentuk pemerintahan dengan dukungan seluas mungkin. Partai itu mengatakan tim negosiasinya telah diminta mengundang perwakilan Likud untuk mengikuti rangkaian pertemuan intensif.
Kubu Eisenkot menghadapi perbedaan pandangan mengenai pilihan mitra pemerintahan. Opsi yang diperdebatkan mencakup kerja sama dengan partai ultra-Ortodoks, daftar partai yang mayoritas anggotanya berasal dari kalangan Arab, atau pemerintahan persatuan dengan blok Netanyahu.
Naftali Bennett, mantan perdana menteri dan salah satu tokoh penting di kubu Eisenkot, menyerukan pemerintahan persatuan Zionis yang dipimpin Eisenkot. Namun, ia menyatakan partainya tidak akan bergabung dengan Netanyahu maupun blok politiknya.
Likud mengajukan sejumlah syarat untuk pemerintahan persatuan, termasuk penghentian serangan pribadi, hasutan, dan boikot politik terhadap Netanyahu serta pemerintahannya. Partai itu juga mengusulkan deklarasi bersama yang membatasi keikutsertaan pada partai-partai yang mendukung Israel sebagai negara-bangsa bagi rakyat Yahudi, tanpa partai Arab.
Likud turut mengusulkan pedoman pemerintahan, antara lain penolakan terhadap pembentukan negara Palestina, pemeliharaan zona keamanan Israel di Suriah, Lebanon, dan Gaza, serta pengaturan wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks melalui kesepakatan dengan pemimpin komunitas mereka. Netanyahu dan sekutunya sebelumnya mengkritik pemimpin partai Arab karena tidak menyebut Hamas sebagai kelompok teroris setelah serangan 7 Oktober 2023; seluruh pemimpin partai Arab Israel mengecam serangan tersebut.